Bawaslu Buat Akun Pelototi Kampanye di Medsos

by -

Media sosial (medsos) jadi salah satu tempat kampanye calon anggota legislatif (caleg) maupun partai politik (parpol) peserta pemilu 2019. Meski demikian, kampanye di dunia maya ini tidak selalu berjalan semestinya karena sering ditemukan informasi hoaks atau kampanye hitam. Untuk menyiasatinya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor akan menyiapkan akun khusus untuk mengawasi kampanye di medsos.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, untuk mengawasi kampanye di medsos, Bawaslu akan menyiapkan akun khusus lembaga. Selain itu, Bawaslu juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) hingga kepolisian untuk memaksimalkan pengawasan.

“Kami akan siapkan akun lembaga untuk mengawasi medsos dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Diskominfo dan kepolisian untuk bersama-sama mengawasi dan melakukan tindakan jika ditemukan pelanggaran. Saat ini semua sedang disiapkan,” kata lelaki yang akrab disapa Burhan.

Baca Juga  Bikin Kumuh JPO di Bogor, Spanduk Parpol Nggak Hasilkan PAD

Selain itu, dirinya mengimbau peserta pemilu agar melakukan kampanye di medsos menggunakan akun yang telah terdaftar di KPU. Berdasarkan Pasal 35 Ayat 2 PKPU 23 Tahun 2018, akun medsos dapat dibuat paling banyak sepuluh untuk setiap jenis aplikasi. “Peserta pemilu yang ingin melakukan kampanye di medsos harus menggunakan medsos yang telah didaftarkan di KPU,” kata Burhan.

Bawaslu RI sendiri telah membuat kanal yang bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan akun medsos yang diduga menyebarluaskan konten yang mengandung ujaran kebencian atau hoaks pada masa kampanye pemilu 2019. Caranya dengan mengkopi link dari konten maupun profil medsos yang terindikasi hoaks dan melaporkannya ke laman http://bawaslu.typeform.com/to/mrhzR8 atau [email protected]

Baca Juga  Diskominfo Bogor vs Dishub Cisarua, Laga Refreshing Sekaligus Silaturahmi Menyehatkan

Syaratnya mencantumkan nama dan NIK KTP (untuk individu, red). Laporan dalam bentuk screenshot tidak dapat ditindaklanjuti. Pengguna medsos perlu mengingat larangan kampanye dalam Pasal 69 UU Pemilu. Yaitu mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945, menghina Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), menghina, menghasut, menfitnah dan atau mengadu domba parpol, perseorangan dan atau kelompok masyarakat serta menggunakan ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan.

Pengguna medsos yang menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong dapat dikenai Pasal 280 UU Pemilu; Pasal 28 (2) jo. Pasal 45 UU ITE; Pasal 4 jo Pasal 16 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; dan Pasal 156a, dan Pasal 157 KUHP. (fin/b/sal/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.