METROPOLITAN – Rencana mengaspalnya angkot modern di Kota Bogor, disoroti Ketua Organda Kota Bogor, Ishack. Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor menyiapkan terlebih dulu sarana dan prasarana yang memadai serta mengkaver angkot modern.
”Jangan sampai sarana-prasarananya belum ada, angkot modern sudah beroperasi. Ini kan berbahaya,” kata Ishack kepada Metropolitan, kemarin.
Menurut Ishack, salah satu yang krusial yakni prasarana subterminal di kawasan Ciawi. Karena jalur Trans Pakuan Koridor (TPK) 2, 3 dan 4 akan bermuara di Ciawi. Sedangkan sampai saat ini belum diketahui akan di mana subterminalnya dibangun.
Kalau sampai tidak ada subterminal, dikhawatirkan akan terjadi krodit lalu lintas. Apalagi, kawasan Ciawi sekarang sangat semrawut, ditambah ada kendaraan baru hasil konversi yang mengisi TPK -TPK.
”Kondisi di Ciawi sudah semrawut. Kalau kendaraan hasil konversi semuanya bermuara atau melintas Ciawi, maka akan semakin parah. Ini yang harus diperhatikan Pemkot Bogor. Jangan sampai program direalisasikan, tapi kesiapan di lapangan tidak memadai,” tegasnya.
Masalah konversi 3 banding 2 yang saat ini disiapkan Dishub Kota Bogor dengan sejumlah angkot modern yang segera dioperasikan, membuatnya meminta semua pihak betul betul diberi tahu dan dikondusifkan. Sebab, masih banyak pemilik angkot yang menolak atau belum menerima konversi itu.
Awalnya program konversi itu memprioritaskan skema 3 banding 1, yaitu 3 angkot dilebur menjadi 1 bus sedang. Tetapi yang ramai sekarang malah angkot menjadi angkot lagi. Kesiapan di lapangan juga harus diutamakan. Sebab kenyataannya, masih banyak yang belum mendapat sosialisasi ataupun kesiapan infrastukturnya.
”Kami juga banyak menerima keluhan ataupun masukan dari berbagai pihak, terutama pengusaha angkot. Sekarang saja shelter untuk TPK baru dibangun dan subterminal belum ada, gimana mau dioperasikan. Nanti yang ada terjadi benturan atau gesekan di lapangan. Ini yang harus diperhatikandishub,” jelasnya.
Permasalahan lain yang harus diutamakan, sambung dia, soal angkot yang terkena konversi. Artinya, angkot yang dilebur itu harus jelas secara data dan valid. ”Harus jelas soal angkot yang dilebur dari hasil konversi itu, angkot angkot mana saja dan dari trayek mana. Sampai saat ini belum ada data apa apa, jadi lebih baik tidak dioperasikan dulu itu angkot modern, sebelum semuanya benar benar siap,”bebernya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Mulyadi, menilai, angkot modern harus dilakukan dengan kajian matang. Jika program kajiannya jelas, maka tidak akan terjadi gagal launching.
“Sekarang tidak bisa dilakukan Uji KIR Penghapusan kendaraan yang dikonversi ke angkot modern (P5) -nya belum ada. Jika kajiannya matang akan ada target kapan launching dan kapan mulai operasi karena pasti sudah diukur,” jelasnya. (ads/b/sal/py)
