APK Melanggar bakal Diberedel Satpol PP

by -

METROPOLITAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor menyatakan siap bersinergi dalam menegakkan aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) bagi peserta pemilu 2019. Salah satu aturan yang ditetapkan KPU Kota Bogor terkait APK adalah penempatan lokasi pemasangan APK.

Untuk APK jenis baliho ditempatkan di setiap kecamatan. Sedangkan APK spanduk ditempatkan dengan basis kelurahan. KPU memfasilitasi APK peserta pemilu dengan delapan baliho dan 16 spanduk. Kepala Satpol PP Kota Bogor Herry Karnadi menjelaskan, penertiban APK yang dianggap melanggar ketentuan akan dilakukan setelah pihaknya mendapat persetujuan dari KPU ataupun Bawaslu setempat.

“Kita akan tertibkan setelah berkoordinasi dengan KPU atau Bawaslu,” jelasnya. Ia menambahkan, seperti pilwalkot kemarin, yang melanggar pemasangan APK banyak dan langsung ditertibkan. Di pemilu 2019, penertiban APK yang melanggar, pihaknya tidak bisa langsung menurunkan APK tapi harus menunggu rekomendasi dari panitia pemilu.

Sebab, mereka yang mengetahui titik pemasangan APK mana saja yang melangar aturan pemilu. Hal ini dilakukan untuk menjaga terjadinya gesekan antarpartai dan caleg. ”Setelah rapat koordinasi, nantinya bergerak bersama KPU dan Bawaslu bersama-sama menurunkan APK yang melanggar titik pemasangan,” ungkapnya.

Baca Juga  219 APK Caleg Diberedel Panwascam

Sebelumnya, Panwascam Bogor Timur mendapatkan dua APK yang melanggar karena dipasang di jalan protokol sekitar Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Divisi Penindakan Panwascam Bogor Timur Suyatsan mengatakan, sejak dimulainya tahapan kampanye pada 23 September 2018, hingga kini sudah ada dua APK yang melanggar.

Keduanya melanggar karena dipasang bukan pada tempatnya, melainkan di Jalan Protokol Pajajaran, Kota Bogor. Sesuai aturan, area tersebut seharusnya steril dari APK. ”Kita sudah data dan laporkan APK milik caleg yang melanggar. Kapan diturunkannya, masih menunggu instruksi dari Bawaslu Kota Bogor,” ujar pria yang biasa disapa Icang.

Icang mengaku pihaknya selalu mengingatkan para caleg untuk menaati aturan pemilu 2019. Salah satunya wajib melaporkan ke pihak  kepolisian dan tembusan ke KPU dan Bawaslu ketika akan blusukan ke masyarakat. Sejak tahapan kampanye, Panwascam mulai pasang mata dan telinga mengawasi adanya dugaan pelanggaran kampanye. ”Jika ada caleg yang blusukan atau kampanye tanpa dilengkapi izin, terpaksa kita bubarkan,” tegasnya. (ads/b/sal/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *