Polemik Kota Sejuta Angkot

by -

METROPOLITAN – Pada rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) untuk APBD tahun anggaran 2019 akhir pekan lalu, usulan subsidi untuk angkutan massal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebesar Rp17 miliar nyatanya ditolak DPRD Kota Bogor.

Hal itu pun ditengarai bakal membuat program konversi angkot ke bus semakin mandek. KEPALA Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Jimmy Hutapea, mengatakan, pihaknya menghargai DPRD yang mempunyai bujeter dan bisa setuju atau tidak soal anggaran program yang diajukan. Hanya saja, dengan dicoretnya anggaran untuk subsidi badan hukum tersebut berpengaruh terhadap realisasi konversi angkot 3:1 ke angkutan massal.

“Pengaruhnya jelas. Kami berani memastikan program konvesi ini bakal molor lagi,” katanya saat ditemui Metropolitan di Ciawi, kemarin. Sebab, sambung dia, sejak awal beberapa badan hukum yang siap konversi 3:1 mengisyaratkan adanya kepastian anggaran subsidi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Diprediksi bakal merugi pada awal pengoperasian, maka dibantu subsidi untuk menutup kerugian tersebut. Hingga saat ini badan hukum belum menyampaikan sikap penolakan tersebut. “Mereka dari awal bukan minta pencairan subsidi, tapi minta jaminan dianggarkannya subsidi.

Jadi, ada jaminan ketika mereka mengadakan dan mengoperasionalkan bus. Benar, pencarian baru bisa turun ketika bus sudah ada. Tapi kan untuk anggaran, tidak ada persyaratan pengadaan barang terlebih dulu,” ujarnya. Jimmy menjelaskan, skema pembagian subsidi sejak awal baru diberikan pada badan hukum yang sudah mengoperasikan angkutan massal.

Baca Juga  Sekolah Ibu Diklaim Bisa Selamatkan Keluarga

Setelah beroperasi, baru terlihat berapa selisih pendapatan dengan biaya operasional. Jumlah itu yang akan dibayarkan. “Subsidi istilahnya untuk menutup kerugian. Artinya, masing-masing badan hukum akan berbeda nilai ketika unitnya busnya beda, beda speknya. Misalnya dari mesin, berapa konsumsi BBM per kilometernya, beda mesin tentu hitungannya juga beda,” ungkapnya. Yang jelas, sambung dia, pihaknya bakal memberi subsidi kepada badan hukum yang mengoperasikan angkutan masal. Sampai saat ini baru ada satu badan hukum yang komitmen melakukan konversi 3 banding 1. Sehingga sampai akhir 2019 akan ada 43 unit yang beroperasi. “Itu jika ada kepastian subsidi,” tegasnya.

Meski begitu, pihaknya tetap bakal mengupayakan anggaran subsidi ini masuk pada anggaran perubahan 2019 sembari meyakinkan badan hukum tetap melakukan angkutan massal, dengan jaminan anggaran perubahan. “Nilainya juga bisa berubah,” ujarnya. Terpisah, Wakil Ketua DRPD Kota Bogor, Heri Cahyono, membenarkan ajuan anggaran Rp17 miliar untuk subsidi angkutan massal dicoret dalam KUA-PPAS untuk APBD 2019.

Baca Juga  797 RW Tersambung Internet Gratis

Para wakil rakyat meminta program penataan transportasi massal, termasuk konversi tiga angkot menjadi satu bus sedang, dilaksanakan dulu selama satu tahun. Sebab, bagaimana mungkin subsidi diberikan sementara bus belum beroperasi. “Dari mana kita tahu rugi, lalu kalau untung masa dikasih subsidi? Jadi, kita minta beroperasi dulu setahun, baru dievaluasi keuangannya untuk penganggaran subsidi,” papar Heri. Politisi Golkar itu menerangkan, DPRD tak pernah menolak program prioritas pemkot, terlebih untuk kepentingan masyarakat. Namun, pihaknya ingin anggaran yang dilakukan tidak melanggar hukum. (ryn/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *