Sayaga Ngemis Minta Modal

by -

METROPOLITAN – Pembangunan hotel bintang tiga yang tengah dikerjakan PT Sayaga Wisata sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bogor, rupanya masih merengek meminta modal ke wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bogor, kemarin. Pengajuan ini terkuak saat rapat paripurna di DPRD Kabupaten Bogor yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ilham Permana.

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Adang Suptandar mengaku pembangunan Hotel Sayaga seharusnya selesai pada tahun ini. Namun diakibatkan banyaknya kendala, mulai dari pelelangan dan anggaran, akhirnya belum tuntas. “Saat pelelangan juga tidak berjalan mulus, ada kesalahan teknis dinas di lapangan.

Bahkan lelangnya saja ada kendala,” kata Adang. Bahkan, dirinya sendiri belum mengetahui sejauh mana progres pembangunan hotel bintang tiga tersebut. Selama ini, Adang mengaku selalu berkoordinasi dengan dinas terkait agar pembanguan Hotel Sayaga bisa selesai sesuai target. “Yang tahu itu dari dinas yang sudah menyampaikan ternyata ada kendala teknis. Apa kendala teknisnya? Kita menyusun anggaran 2017, begitu mau lelang akhir tahun, anggaran itu berubah,” ujarnya.

Baca Juga  Jalan Tol Cibadak–Palabuhanratu Terus Dikembangkan

Sebelumnya, Direktur Utama PT Sayaga Wisata Supriadi Jufri mengatakan, meski sudah menerima Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp75 miliar, anggaran tambahan masih dibutuhkan untuk mengembangkan pembangunan hotel. “Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah, red) DPRD Kabupaten Bogor meminta kami untuk mengembangkan hotel. Namun untuk meningkatkan fasilitas hotel tersebut, itu dibutuhkan setidaknya sekitar Rp125 miliar,” kilahnya.

Dari PMP yang diterima, tuturnya, sekitar Rp70 miliar sudah masuk. Anggaran tersebut meliputi 80 kamar, namun yang beroperasi hanya 50 kamar. Sayaga diminta mencari sumber dana lain. Opsi awal itu meminjam tambahan bank dengan catatan menjaminkan aset. “Ada aturan Permendagri 54 tahun 2017 yang diterbitkan Februari 2018, tak memungkinkan untuk menjaminkan itu ke bank,” tuturnya.

Menurut Jufri, sapaan karibnya, permintaan Bapemperda itu harus didukung Pemerintah Kabupaten Bogor. Ia mengaku menyarankan opsi penambahan modal kepada pemerintah melalui pinjaman dengan jaminan dari Pemkab Bogor. Selain penyertaan modal bisa juga pinjaman, biar itu menjadi keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karna harus melalui persetujuan Mendagri.

Baca Juga  Salah Tanggal, Peringatan HJKS Berubah

“Tapi alangkah lebih baiknya jika ada jaminan dari Pemkab Bogor. Hotel harus dibesarkan jangan tanggung. Karena akan bersaing dengan Sentul Renotel, Hotel Lorin, Renotel Olympic. Paling tidak nanti setera Renotel Olympic,” paparnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DRPD Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin menjelaskan, pengajuan PMP tersebut belum tentu disetujui. Karena ada banyak proses yang harus terlebih dulu dikaji, sebelum memberikan tambahan modal. “Pertama harus menerima laporan PMP yang dulu dianggarkan. Kemudian akan melaksanakan audit pengalokasian anggarannya,” tutur Yuyud.

Ia menjelaskan, soal permintaan modal belum tentu disetujui, karena harus ada beberapa yang harus diperiksa. “Jadi belum tentu diterima penerimaan pengajuan PT Sayaga Wisata lebih kepada komitmen dan visi BUMD tersebut ketika awal berdiri. Penerimaan pengajuan PMP itu juga merupakan hasil kesepakatan dari semua fraksi,” beber Yuyud.

Baca Juga  Pengelolaan Arsip di Kabupaten Bogor Berbasis Srikandi, Apaan Tuh?

Yuyud berharap seharusnya BUMD ini bisa kembali kepada visi pembangunan PT Sayaga Wisata, yakni membuka seluas-luasnya sektor wisata yang mampu menyerap tenaga kerja. DPRD menyadari dalam mengelola objek wisata termasuk hotel itu memerlukan anggaran yang cukup besar. “Pada PMP tahap pertama, Pemkab Bogor mengambil langkah prudential program (hati-hati, red) karena pembentukan direksi Sayaga sendiri baru dibentuk sehingga kekompakan kinerja mereka belum teruji,” ucap Yuyud.

Pembangunan Hotel Sayaga, sambungnya, adalah langkah Pemkab Bogor sebagai pemegang saham adalah langkah agar PMP tahap pertama tidak dari nasional melainkan dikelola sendiri. Sehingga potensi lose itu relatif kecil. Meski begitu, dia menegaskan bahwa pengajuan ini baru akan masuk tahap pembahasan.

“DPRD belum menerima laporan resmi dari PT Sayaga Wisata terkait progress pembangunan Hotel Sayaga. Tapi yang jelas kami terima ini atas dasar tujuan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat baru soal devident. Karena yang lebih penting adalah untuk rakyat kita,” tegasnya. (mul/d/yok/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *