Bima Minta Kejari Usut Tuntas Kasus Kegiatan Fiktif Di KPU

by -

METROPOLITAN _ Wali Kota Bogor Bima Arya akhirnya angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi kegiatan fiktif dan double anggaran pada pilwalkot 2018 yang tengah melanda Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor.

DIRINYA mendorong aparat penegak hukum segera memproses kasus terse­but. Jangan sampai dalam tahapan pemilu yang sedang berjalan ini, ada pihak yang bermasalah di tubuh KPU. ”Saya mendorong proses penyelidikan yang cepat oleh kejari agar ada kejelesan hukum,” pinta Bima.

Adanya dugaan korupsi di tubuh KPU yang bakal berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat Kota Bogor, ia mengaku tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lihat dulu proses yang sedang dijalankan kejari. Kalau sudah ada pembuktian, baru berbicara ke arah sana. Intinya kita mendorong agar masalah ini segera diproses agar ada kepastian hukumnya,” ujarnya.

Baca Juga  Duh, Pleno DPTHP-2 Molor

Ia menegaskan pelaksanaan pilwalkot 2018 di Kota Bogor berjalan sukses. Sedangkan permasalahan yang terjadi yakni dugaan adanya kegiatan fiktif di tubuh KPU, tentunya hal berbeda. ”Ke­jadian ini juga luput dari pengawasan inspektorat karena tidak ada laporannya. Adanya kegiatan fiktif tentunya harus diinvestigasi,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitria­di. Ia mendesak agar penegak hukum serius dalam memproses perkara ter­sebut supaya menjadi pelajaran bagi daerah lainnya. Selama ini, beberapa KPU di Indonesia sangat tertutup dalam pengelolaan anggaran, termasuk ke­pada komisioner. Sehingga banyak dari mereka tak tahu apa pun. Akibatnya rentan menimbulkan perilaku meny­impang.

Kendati demikian, komisioner tetap harus bertanggung jawab atas semua aktivitas kelembagaan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. ”Terkait kasus KPU Kota Bogor ini kan baru ta­hap pemeriksaan, sehingga kita belum bisa memastikan pihak-pihak yang terlibat,” pungkasnya.

Baca Juga  Catat, Besok Bima Arya Umumkan Nama Sekda Anyar

Sebelumnya, Kejari Kota Bogor telah meminta keterangan sebanyak enam pegawai, termasuk seorang komisio­ner. Tak hanya itu, Korp Adhyaksa juga bakal memanggil pihak ketiga yang menjadi rekanan KPU. Kesepu­luh orang tersebut bakal dimintai keterangan oleh kejari terkait kasus dana fiktif pada pilkada 2018 lalu. (ads/b/sal/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *