Di PHP, Ratusan Satpol PP Ngadu ke Dewan

by -

METROPOLITAN – Menge­tahui ketidakpastian akan masa depannya, ratusan per­sonel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, kemarin siang sambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ka­bupaten Bogor. Mereka menga­dukan nasib buruknya. Keja­dian tersebut bermula kala ratusan personel penegak peraturan daerah (perda) ter­sebut, mengikuti tes adminis­trasi penerimaan Banpol PP, belum lama ini.

Lantaran kecewa dengan poin persyaratan umum pada pengumuman penerimaan Banpol, sekitar 495 peserta dari 591 yang hadir, secara kompak mogok dan walk out saat ujian tengah berlangsung. Tak hanya itu, sejumlah per­sonel juga mengaku pengor­banan dan pengabdiannya selama bertahun-tahun ber­seragam sebagai penegak perda, seolah sia-sia dan di­pandang sebelah mata lanta­ran personel lama dengan calon personel baru disama­ratakan begitu saja.

“Syarat untuk kembali ber­gabung dengan satuan, kami harus kembali mengikuti ujian disetiap tahunnya. Baik ujian tertulis ataupun ujian sam­apta, untuk menentukan na­sib kami satu tahun kedepan. Jadi setiap akhir tahun kami selalu dilanda gelisah, bagai­mana nasib kami ditahun berikutnya,” beber Muhammad Wildan saat ditemui wartawan koran ini, kemarin siang.

Baca Juga  BNN Periksa Puluhan Petugas Damkar

Terlalu lama memendam rasa kecewa, ratusan personel satuan penegak perda akhir­nya naik pitam. Pasca menda­pati kabar salah satu rekannya yang bernama Feby (27) tidak lolos dalam tes administrasi. Tidak lolosnya Feby hanya karna wanita yang sudah mengabdi selama tujuh tahun tersebut, tengah mengandung jalan lima bulan. Hal tersebut tentu semakin menyulut rasa kecewa ratusan personel lain­nya.

“Kami sangat menyayangkan tidak adanya keberpihakan terhadap wanita hamil. Pa­dahal hamil merupakan salah satu kodrat wanita. Kami juga datang ketempat ini tanpa ada koordinasi dengan atasan kami,” kata Wildan dengan nada kecewa.

Disinggung soal langkah kedepannya, Wildan menga­ku akan terus melakukan ko­ordinasi dengan pihak panitia penyelenggara tes, terkait kejelasan masa depan ratusan rekan satu kesatuannya. Di­tanya soal respon atasannya, Wildan merasa sangat kecewa lantaran keputusan yang bisa dibilang memberatkan anak buahnya sendiri.

Baca Juga  10 Hari, Nyaris 100 Bencana Hantam Bogor, Ini Rinciannya

“Kami kesini (Gedung DPRD) dadakan tanpa ada kordinasi dengan bapak. Beliau sosk yang keras, kalau beliau bilang A kita harus ikut. Setiap pe­mimpin pasti memeliki kebi­jakan masing-masing dan selalu berubah-ubah. Kalau yang saat ini tidak ada ada keberpihakan kepada wanita hamil, bisa nilai sendiri be­liau seperti apa,” katanya sambil tersenyum, saat dising­gung kepribadian atasannya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sap­ta Riani mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan menemui Kasatpol PP, untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut. Sapta sapaan akrabnya juga merasa kaget, atas sejumlah pengaduan yang dilayangkan sejumlah perso­nel Satpol PP kepada dirinya.

“Ternyata oh ternyata, Sapol PP sampai seperti itu. Kita akan bicarakan hal ini dengan pak kasat nantinya tindak la­njutnya seperti apa. Karna saya tidak mau mendengar dari sebelah pihak saja,” kata Sapta kepada Metropolitan, selepas menerima kunjungan ratusan personel Satpol PP, di Gedung DPRD kemarin siang.

Baca Juga  DPRD Jakarta Bentuk Pansus Banjir

Tak hanya itu, Sapta juga akan mencari data dan aturan yang benar-benar mengatur secara rinci terkait kasus ini. Sapta juga sangat menyayang­kan, kurangnya penghargaan dan perhatian terhadap per­sonel yang sudah mengabdi lama untuk Kabupaten Bogor. “Saya akan cari datanya dan aturannya dulu, apakah benar setiap tahun harus ikut tes kembali dan ibu hamil tidak bisa diikut sertakan. Ada se­suatu yang harus diluruskan, tapi saya tidak mau mendengar sebelah pihak, saya harus bertemu dengan pak kasat dulu,” tutupnya. (ogi/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published.