Pengamat: BPK Harus Turun Tangan

by -
----TERANCAM MOLOR:---- beberapa Pekerja sedang melakukan rehabilitasi Gedung Setda Kabupaten Bogor, Kamis (20/12) pengerjaan rehabilitasi tersebut hingga kini belum selesai. Padahal, batas waktu pelaksanaan tinggal sepekan lagi. foto : sofyansyah/radar bogor

METROPOLITAN – Beberapa hari jelang akhir tahun angga­ran 2018 sekaligus masa ber­akhirnya jabatan Bupati Bogor Nurhayanti, Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Bogor belum juga merampungkan beberapa proyek strategis pembangunan fisik. Tercatat ada enam proyek yang terancam molor dari wak­tu yang telah ditentukan pada saat kontrak.

Kondisi ini memancing re­aksi berbagai pihak. Pengamat anggaran politik yang juga Di­rektur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, ber­pendapat potensi molornya beberapa proyek alias rampung melewati batas masa kontrak perlu mendapat perhatian se­rius. Terlebih memicu potensi munculnya citra negatif di akhir masa kepemimpinan bupati.

Bahkan, ia merasa perlu agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan untuk ikut memantau dan mengaudit proyek-proyek dengan biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 itu, ter­kait berbagai dugaan yang mun­cul karena pekerjaan proyek yang jauh dari harapan.

”Dibutuhkan BPK untuk au­dit proyek-proyek tersebut, karena ada dampak dari mo­lornya penyelesaian peker­jaan proyek,” katanya saat dihubungi Metropolitan, ke­marin.

Baca Juga  Pengamat Sebut Mesin Parkir Rp2,2 M nggak Efektif

Menurutnya, ada berbagai kemungkinan dampak dari persoalan ini. Misalnya jika nantinya ada keterlambatan dalam penyelesaian peker­jaan, harus ada sanksi yang dikenakan kepada kontraktor atau penyedia jasa, dalam bentuk denda per hari.

”Belum lagi kalau-kalau ada kekurangan dalam pekerjaan, maka itu harus dibawa ke ra­nah hukum. Makanya dibu­tuhkan BPK untuk diaudit atas proyek tersebut,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan, jelang berakhirnya tahun ang­garan 2018, kinerja Pemkab Bogor kembali menuai soro­tan. Apalagi Bupati Bogor Nurhayanti bakal segera mengakhiri masa jabatannya per 30 Desember. Tercatat ada beberapa proyek strategis dengan biaya miliaran rupiah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang belum juga rampung.

Ada enam proyek pembangu­nan fisik, baik renovasi atau pembangunan baru yang saat ini masih dalam proses peng­erjaan. Di antaranya reno­vasi Masjid Baitul Faizin di bagian interior dan lanskap sebesar Rp4,4 miliar, reno­vasi tahap kedua gedung Se­kretariat Daerah (Setda) Rp26 miliar dan pembangunan gedung Alat Kelengkapan De­wan (AKD) DPRD Kabupaten Bogor Rp13 miliar.

Baca Juga  Noda Hitam si Wakil Rakyat

Selain itu, ada pula pembangu­nan gedung Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) sebesar Rp20 miliar, kantor Kelurahan Pakansari Rp1,7 miliar dan pedestrian Jalan Tegar Beriman sebesar Rp2,7 miliar.

Hal itu pun menjadi perha­tian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Sup­tandar. Menurut Adang, pem­kab tak akan gegabah dalam penyerapan anggaran tahun ini, apalagi soal pembayaran pekerjaan fisik kepada peny­edia jasa atau kontraktor. Pi­haknya akan melakukan eva­luasi pekerjaan di lapangan terlebih dulu sebelum mela­kukan pembayaran.

Mengingat waktu semakin mepet dan pekerjaan belum juga rampung, evaluasi akan dilakukan sebelum mengam­bil keputusan soal apakah pembayaran hasil pekerjaan sesuai presentase atau mem­beri kesempatan kontraktor menyelesaikan pekerjaan dengan batas waktu tertentu.

Baca Juga  Noda Hitam si Wakil Rakyat

”Nanti kami lihat dulu. Die­valuasi dulu. Kalau tidak memungkinkan, bayar sesuai hasil pekerjaan. Kalau tidak selesai. Toh uangnya kan kem­bali lagi kas daerah,” ungkapnya.

Memasuki pekan terakhir Desember ini, penyerapan anggaran pada pos belanja langsung masih jauh di bawah anggaran pos belanja tidak langsung. Pihaknya mencatat penyerapan anggaran be­lanja APBD 2018 baru di ki­saran 64 persen. Sedangkan penyerapan anggaran be­lanja tidak langsung sudah mencapai 94 persen.

Banyaknya proyek strategis dengan anggaran miliaran yang kini belum juga rampung dan bisa dinikmati masyara­kat, menjadi penyebab penyerapan anggaran masih jauh dari harapan. “Belum selesai, jadi belum dibayar dan belum terserap. Banyak, jadi tingkat serapannya masih jauh. Tapi nanti kami juga ng­gak mau asal terserap. Harus melihat sisi efisiensinya juga. Makanya harus dievaluasi,” pungkasnya. (ryn/c/yok/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *