Calon Bos Pasar bakal Teken Kontrak Kerja

by -

METROPOLITAN – Memajukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor adalah salah satu alasan diberlakukannya kontrak kerja, yang nantinya bakal ditandatangani jajaran direksi PD PPJ baru dengan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor selaku pemilik modal terbesar.

Diberitakan sebelumnya, panitia seleksi (pansel) tengah melakukan pengerucutan sembilan nama dari 15 kandidat yang mengikuti Ujian Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Tahap II, di ruang 3.5 lantai 3 gedung Pascasarjana Universitas Pakuan Kota Bogor, Rabu dan Kamis kemarin.

Sembilan kandidat tersebut nantinya bakal diserahkan kepada wali kota Bogor untuk kemudian diseleksi kembali guna mengisi jabatan direktur utama, umum serta direktur oprasional pada jajaran direksi PD PPJ. Rencananya, jika semua berjalan sesuai harapan tanpa hambatan, kesembilan nama tersebut akan keluar dan diserahkan kepada wali kota Bogor tepat hari ini.

Ketua Pansel PD PPJ Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengaku sangat setuju jika memang penandatanganan kontrak diberlakukan kepada jajaran direksi PD PPJ baru. Ia menilai para direksi baru nantinya harus mampu memberi dampak positif bagi kemajuan dan perkembangan pasar yang ada di Kota Bogor.

Sesuai tugas dan fungsinya sebagi direski, sambung Ade, nantinya pihak pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap direksi PD PPJ. Ade menilai orang hebat dalam pemaparan konsep saat UKK, belum tentu hebat dalam praktik di lapangannya nanti. “Saya adalah orang yang sangat mendukung soal kontrak kerja itu. Kontrak itu memang perlu dibuat,” katanya.

Jika direksi baru PD PPJ sudah terpilih, lanjut Ade, perlu ada pemantauan khusus yang sistematis terkait capaian prestasi yang sudah dilakukan direksi baru terhadap PD PPJ. “Perlu kita soroti dan pantau terus perkembangannya. Kalau perlu setiap tahun harus ada capaian yang sudah dilakukan para direksi baru,” bebernya.

Jika para direksi baru tidak bisa berbuat banyak dan membawa perubahan terhadap PD PPJ di tahun pertama, tentu perlu diberlakukan sanksi tegas. “Kalau tidak bisa membawa perubahan, memberikan dampak positif buat apa juga, seperti target tahunan yang perlu dicapai direksi baru, saya rasa itu perlu dilakukan agar PD PPJ bisa lebih baik lagi,” tegasnya.

Disinggung soal poin yang bakal tertuang dalam kontrak, pria yang juga sekretaris daerah (sekda) Kota Bogor itu mengaku hal tersebut perlu dirumuskan secara matang dan detail. “Harus melalui perumusan khusus agar poin yang termaktub dalam kontrak jelas dan terarah. Yang pasti harus ada unsur integritas untuk para direksi serta poin target capaian kinerja,” papar Ade.

Pengamat Kebijakan Pemerintahan Kota Bogor, Yus Fitriadi, mengaku sangat setuju jika memang pihak pemerintah bakal memberlakukan kontrak terhadap para direksi PD PPJ baru nanti. Ia menilai selama ini kinerja PD PPJ bisa terbilang masih jauh dari harapan. Hal tersebut dibuktikan dengan suasana pasar yang masih sangat jauh dari harapan. “Pasar yang semrawut, kemacetan di mana-mana, sampah berserakan. Bahkan para pedagang banyak yang mengeluh atas kinerja PD PPJ,” ucapnya.

Yus menilai dengan diberlakukannya kontrak tersebut, tentunya akan meminimalisasi kelalaian para direksi PD PPJ nantinya. Tak hanya itu, kontrak tersebut juga akan membuat jajaran direksi bekerja ekstra keras untuk mencapai target-target yang mesti dicapainya dalam kurun waktu tertentu. “Tentu ini langkah yang sangat bagus untuk memajukan pasar di kemudian hari,” cetusnya. Jika memang wacana kontrak kerja tersebut benar direalisasikan, Yus berharap jajaran direksi mampu mengelola PD PPJ dengan baik serta menjadikan pasar sebagai pusat perekonomian warga Kota Bogor. “Semoga kebijakan ini dapat berimbas kepada kenyamanan para pedagang dan pembeli sesuai salah satu tujuan perda pasar yang berbunyi, ’menjadikan pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor’,” tutupnya. (ogi/c/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *