Habis Curhat Bareng Bupati, Upah Naik 8,03 Persen

by -

METROPOLITAN – Setelah beberapa kali mengontrog gedung DPRD Kabupaten Bogor, akhirnya keinginan ratusan buruh yang terdiri dari berbagai serikat pekerja untuk menemui Bupati Bogor, Ade Yasin, terwujud. Dalam beberapa kali aksi, mereka menyuarakan penyesuaian Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dan penolakan kebijakan upah padat karya.

Bahkan, jika tidak ada kejelasan, ribuan buruh se-Kabupaten Bogor mengancam bakal menyemut di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam aksi demo besar-besaran bertajuk ‘Mogok Daerah’ pada 7-9 Januari.

Bupati Bogor, Ade Yasin, menerima para buruh di Pendopo Bupati kompleks Pemkab Bogor, kemarin. Dalam pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu, mereka bergantian menyampaikan unek-unek terkait nasib mereka. Dialog berlangsung seru, karena para buruh berkesempatan curhat dengan bupati yang baru dilantik beberapa hari lalu itu.

Akhirnya selepas audiensi sekitar pukul 15:45 WIB, beberapa poin pun disepakati. Di antaranya soal rekomendasi kenaikan besaran UMSK 2019 sebesar 8,03 persen dari UMSK 2018 serta menolak upah padat karya. Sehingga ancaman mogok besar-besaran urung dilakukan.

Baca Juga  Malas Sekolah, Pelajar Pilih Selfie Di Stadion Pakansari

“Intinya, mogok daerah tidak akan jadi karena tuntutan-tuntutan sudah ada kejelasan. Rekomendasi (UMSK) yang saya tandatangani sudah ada, tinggal ke gubernur Jawa Barat, karena Surat Keputusan (SK)-nya ada di gubernur. Besaran 8,03 per sektor, karena nilainya kan beda-beda,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin, usai pertemuan.

Ade Yasin memperkirakan, akhir Januari sudah ada ketetapan UMSK yang baru. Meskipun keputusan ada di gubernur, pertimbangan tetap dari pemerintah daerah dengan besaran yang ditetapkan dalam bentuk rekomendasi.

“Nilainya sudah sepakat. Apindo juga kan menyerahkan besarannya berapa ke pemkab, makanya kita cepat-cepat putuskan dengan pertimbangan yang matang. Terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Juga menjaga kondusivitas,” ujar AY, sapaan akrabnya.

Baca Juga  Bima ‘Todong’ Gubernur Rp15 Miliar

Sementara itu, DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Bogor, Agus Sudrajat, mengaku bersyukur karena apa yang diperjuangkan selama ini mulai menemui titik terang. Sehingga ancaman mogok besar-besaran pada 7-9 Januari tidak jadi terlaksana. “Sudah ada rekomendasi dari bupati ke gubernur. Meskipun SK-nya dari gubernur, setidaknya sudah ada rekomendasi (dari bupati, red),” paparnya.

Dengan kenaikan 8,03 persen itu, UMSK setiap sektor punya kenaikan berbeda-beda. Misalnya, sektor 1 yang pada UMSK 2018 berada di angka Rp3,7 juta bisa menjadi Rp4 juta. Sedangkan sektor 2 yang pada 2018 ini di angka Rp3,9 juta, menjadi sekitar Rp4,2 juta. “Sektor 3 paling tinggi. UMSK tahun lalu kan Rp4,1 juta, bisa jadi Rp4,5 juta,” tuntasnya. (ryn/c/yok/py)

Baca Juga  Senyum Selma Menanti Uluran Tangan, Nestapa Tinggal di Tengah Ibu Kota

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *