LSM GAPURA Minta Bupati Batasi Izin Perumahan

by -

METROPOLITAN – Terkait banyaknya pembangunan proferty di daerah di Kabupaten Sukabumi membutuhkan investasi, tetapi investasi di sektor perumahan baik subsidi maupun komersial yang melanggar aturan penggunaan lahan sawah basah dan perkebunan aktif milik masyarakat menjadi sorotan LSM GAPURA RI. Lembaga anti korupsi ini untuk mendesak Bupati Sukabumi agar membatasi ijin penggunaan lahan bagi investasi perumahan di Kabupaten Sukabumi.

Sebab menurut Ketua LSM GAPURA RI. Hakim Adonara, ”Mencontohkan gaan pengalihan lahan Sawah dan Perkebunan oleh salah satu PT. di Kp.Cipanggulaan, Desa Kompa Kec.Parungkuda.

Juga di tempat terpisah ada juga dugaan pengalihan lahan basah (sawah) oleh oleh salah satu PT di Desa Cibodas, Kec. Bojonggenteng, Kab.Sukabumi.

Baca Juga  Tradisi Ngabuburit Warga Sukabumi yang Menantang Maut

Ketua Umum LSM GAPURA RI, Hakim Adonara menilai dan menegaskan, ”alih fungsi lahan di dua tempat ini tidak saja mengancam ketahanan pangan masyarakat setempat tetapi juga diduga melanggar aturan terutama berkaitan dengan Tata Ruang, Alih Fungsi Lahan dan Perda tentang LP2B, ”jelas untuk PT diduga melanggar berbagai aturan bahwa dalam rencana pola ruang sesuai Perda No.21 Tahun 2002 tentang RTRW Kabupaten Sukabumi, Pasal (66) Parungkuda adalah Kawasan Perlingdungan sekitar Waduk atau Danau dalam Koridor 180 H lahan dimana kawasan Parungkuda merupakan Kawasan yang berada di sekitar Mata Air, apalagi dalam Pasal 74 dan 105 Pola Ruang disebutkan bahwa Kompa masuk dalam kawasan Perlindungan Cagar Budaya dengan adanya Monumen Palagan di Bojongkokosan” katanya.

Baca Juga  Tuduhan Menistakan Agama ini Jawaban dari Atta Halilintar

Peruntukan kawasan pun, jelas Hakim, Parungkuda ditegaskan sebagai Kawasan Perikanan Budi Daya Kolam Rakyat dan kawasan Perikanan budi daya sawah minah serta kawasan Peruntukan Bagi indrustri AMDK, Minuman ringan, Indrustri Garmen, Indrustri kemasan dan Percetakan.

”Aturan RTRW ini yang kemudian dipertegas denga Peraturan Daerah (Perda) No.8 Tahun 2014 tentang LP2B, berkaitan dengan mekanisme alih fungsi lahan pertanian, termasuk Tanah Kebun dan Perkebunan yang kemudian oleh Bupati sendiri dipertegas dengan Peraturan Bupati Sukabumi No. 21 Tahun 2017 tentang Alih Fungsi Lahan (Pasal 4 dan Pasal 5) bahwa lahan yang semula Pertanian atau Perkebunan aktif dilarang untuk dialihfungsikan sebelum mekanisme-mekanismenya ditempuh” tegas Hakim. (hep/mam)

Baca Juga  Kasus Pemerasan, Polisi Panggil Ketua LSM LAI

Leave a Reply

Your email address will not be published.