RENJA BPBD Wajib Utamakan Kepentingan Warga

by -

METROPOLITAN – Wakil Bupati Bo­gor, Iwan Setiawan, menghadiri acara Forum Perangkat Daerah dalam Peny­usunan Rencana Kerja (Renja) Perang­kat Daerah 2020 pada Badan Penang­gulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor di Renotel Hotel Sentul, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, kemarin.

Iwan mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ten­tang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Untuk itu, pemkab telah men­jadwalkan pelaksanaan Forum Perang­kat Daerah bagi 32 perangkat daerah, mulai Senin hingga Jumat (11-22/2). “Kegiatan ini merupakan salah satu upaya menyelaraskan urusan pemerin­tah daerah dalam merumuskan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah,” katanya.

Baca Juga  Knpi Kabupaten Bogor Gelar Kreasi Manusia Mini

Menurut Iwan, rancangan rencana kerja perangkat daerah yang telah dis­usun diharapkan bisa dikritisi seluruh peserta forum agar bisa diprioritaskan, mana kegiatan yang benar-benar bisa mendukung visi-misi periode 2018-2023. “Pada dasarnya semua kegiatan men­jadi prioritas, tapi kita sekarang harus benar-benar lihat mana program yang harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Di sisi lain, sambung dia, wilayah ad­ministratif yang cukup luas dan besar­nya jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang harus dilayani mendorong Pemkab Bogor fokus pada lima hal yang tercer­min dalam program unggulan Panca­karsa. Yaitu, masyarakat Bogor harus cerdas, sehat, maju dalam perekono­mian, pembangunan harus terlihat dan dirasakan manfaatnya serta harus ke­beradaban.

Ia pun meminta masukan yang ber­dampak positif langsung ke masyarakat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan stakeholder ter­kait lainnya. “Rencana kerja BPBD dan stakeholder harus berdampak positif ke masyarakat, walaupun anggarannya kecil. Oleh karena itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus terus dit­ingkatkan,” pintanya.

Baca Juga  Terjadi Gelombang Tinggi Rusak 7 Rumah di Pesisir Karawang, 1 Warga Luka

Iwan menambahkan, camat selaku kepala wilayah mempunyai peran pen­ting dalam penanggulangan bencana di daerahnya. Terutama bagi camat yang bertugas di 23 daerah rawan bencana. “Mereka harus membagi tugas dan berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Mereka juga bisa melaporkan titik rawan bencana ke BPBD untuk mitigasi atau pencegahan bencana,” ujarnya.

“Saya prihatin ada beberapa camat yang tidak hadir dalam acara rapat kerja. Kalau mereka tidak melaporkan ada titik rawan bencana, bagaimana kita memasukkan rencana penanganan­nya dalam Rencana Anggaran Penda­patan Belanja Daerah (RAPBD) 2020,” tandasnya.(*/rez/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *