22 Pejabat Bogor Dievaluasi

by -

METROPOLITAN – Badan Kepegawaian Pembinaan Sum­ber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor menggelar evalua­si kinerja dan uji kompetensi bagi 22 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bogor di gedung Pasca Sarjana Universitas Pakuan (Unpak) Bogor, Sabtu (23/3).

Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat yang juga menjabat sebagai Plt Kepala BKPSDA Kota Bogor mengung­kapkan, evaluasi kinerja ini mengacu pada Peraturan Pe­merintah Nomor 11/2017 ten­tang Administrasi Kepegawai­an. “Secara administrasi, BK­PSDA ingin menerapkan pera­turan yang benar terkait rotasi, mutasi dan perpanjangan,” ungkap Ade.

Ade menambahkan, kegiatan ini sangat baik untuk mengeva­luasi kinerja pejabat tinggi pra­tama. “Pemkot dari awal sudah melaksanakan kegiatan tentang capaian kinerjanya seperti apa, termasuk dukungan anggaran. Jadi, kegiatan ini sekaligus mem­berikan dukungan terhadap pemimpin daerah untuk bisa memberikan solusi dalam pro­ses mutasi, rotasi dan perpan­jangan jabatan,” jelasnya.

Baca Juga  Asap Hitam Membumbung, Si Jago Merah Lumat Rumah di Bojonggede, Warga Mengungsi

Ketika Pemkot Bogor akan melakukan perpanjangan, mu­tasi dan rotasi, kata Ade, harus dilihat secara menyeluruh dari berbagai aspek termasuk penilaian kinerjanya.“Kalau mendengar penuturan dari para panelis ini merupakan hal yang baru di Jawa Barat. Tidak asal memindahkan tapi diuji kompetensinya, kinerja. Se­hingga kalau ada rotasi dan mutasi ada di posisi yang pas,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris BK­PSDA Kota Bogor Dani Rahar­dian menambahkan, tujuan kegiatan ini untuk menyesuai­kan jabatan dengan kompe­tensi dan kemampuan. Baik di bidang pemerintahan, mana­jerial, teknik dan sosiokultural.

“Uji kompetensi ini suatu keharusan dan juga untuk mewujudkan reformasi biro­krasi. Jadi harus nenempatkan orang yang tepat, di tempat yang tepat atau istilahnya the right man in the right place,” katanya. Hal ini juga sesuai edaran Kementerian Pen­dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke­menpan-RB) dan PP nomor 11 tahun 2017. Setiap jabatan tinggi pratama harus dievalu­asi kinerjanya. Jadi peserta evaluasi kinerja hari ini adalah pejabat yang sudah mendu­duki 2 tahun atau lebih atau yang akan menjelang 5 tahun.

Baca Juga  Ortu Rela Pinjam Duit demi Belikan Motor

“Peserta evaluasi kinerja dan uji kompetensi adalah pejabat Pratama atau setara eselon II yang ada di lingkungan Pe­merintah Kota Bogor. Namun tidak semua pejabat eselon II ikut serta uji kompetensi kali ini terutama bagi pejabat yang baru dilantik,” tegasnya. Eva­luasi kinerja ini akan diguna­kan pimpinan kepala daerah sebagai bahan evaluasi ter­hadap kinerja kepala perang­kat daerah.

Ini pertama kali diadakan karena PP nya baru keluar tahun 2017 akhir. Mekanisme kegiatan ini terlebih dulu diawali dengan pihak meny­ampaikan rencana kegiatan ke Komisi Aparatur Sipil Ne­gara. Setelah dilakukan veri­fikasi oleh KSN keluarlah re­komendasi yang menyatakan bahwa tim sudah selesai dan rangkaian kegiatan pun sudah sesuai.

Baca Juga  Pakansari Jadi Tuan Rumah Final Asian Games

Panelis terdiri dari para pa­kar yang mumpuni dalam mengasesmen pemerintahan, pelayanan publik, pelayanan anti korupsi dan akademisi, seperti Rektor Unpak Bibin Rubini, BKPSDM Provinsi Jawa Barat Rita, Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Herri Hu­daya serta Asesor Pemerinta­han dari Kemendag serta Ase­sor Pelayanan Publik dan Peny­uluh Antikorupsi.(*/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *