AY Wanti-wanti Soal PTSL

by -

METROPOLITAN – Program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan dengan tujuan memudahkan warga dalam mengurus sertifikat tanah se­cara cuma-cuma, ditengarai memunculkan dugaan segelin­tir oknum untuk meraup keun­tungan melalui pungutan liar (pungli) di beberapa wilayah Kabupaten Bogor. Apalagi, ada sekitar 75.000 bidang tanah yang harus disertifikasi per 2019.

Hal tersebut memancing re­aksi keras Bupati Bogor, Ade Yasin. Ia menekankan semua pihak harus benar-benar menga­wasi kebijakan pemerintah pusat. Memang kebijakan ini tidak gratis full, ada biaya resmi yang ditetapkan melalui Pera­turan Presiden (Perpres) Rp150 ribu. Sehingga masyarakat di­minta hati-hati jika ada oknum yang meminta tarif melebihi sesuai aturan.

“Ada kan resminya itu sesuai Perpres Rp150 ribu. Masyarakat jangan salah, ketika ada sebu­tan gratis, tidak free 100 persen. Tapi kalau lebih dari itu juga ya harus jelas untuk apa. Karena aturannya tertera,” katanya saat ditemui Metropolitan, akhir pekan lalu.

Adanya kabar soal pungli di beberapa wilayah, sampai-sampai ada yang datang ke DPRD Kabupaten Bogor untuk ‘curhat’, diakui sudah sampai ke telinga orang nomor satu se-Bumi Te­gar Beriman itu. Hanya saja, dia baru sebatas mengetahui dan belum ada laporan pasti. “Yang pasti (pungli, red) jelas tidak boleh,” terangnya.

Baca Juga  APBD-P Disahkan, Pemkot Targetkan PAD Rp2,3 Triliun

Wanita 50 tahun itu menam­bahkan, masih ada 75.000 bidang tanah yang akan disertifikasi tahun ini. Sehingga harus men­jadi perhatian semua pihak untuk menghilangkan segala jenis pungutan diluar aturan yang ada. “Kan sudah ada 1.000 dari tujuh kecamatan yang di­bagikan simbolis oleh presiden. Ini harus disikapi bijak, ber­syukur lah karena kebijakan ini punya manfaat luar biasa buat masyarakat,” ujar AY, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, Agustiarsyah, mengaku sudah banyak laporan yang masuk soal adanya du­gaan pungli oknum pada war­ga yang mengurus PTSL. Namun, dia menampik adanya permai­nan baik dari BPN ataupun dari pemerintah desa. “Sudah kita kroscek, petugas BPN nggak ada, petugas desa juga nggak. Jadi kami minta wilayah menge­cek itu, sebenarnya sumbernya darimana sampai hari ini belum dilaporkan ke kita,” ungkapnya.

Baca Juga  Tiap Jumat, Bupati Wajibkan Siswa Baca Al-quran

Apalagi, dari warga yang mengeluh juga tidak mencan­tumkan adanya bukti seperti kuitansi. Sehingga bukti pun tidak kuat. Hal itu juga men­jadi kendala BPN dalam mem­buktikan adanya keluhan dari warga soal pungli di luar aturan Perpres. “Kemungkinan dia itu minta ngurus, akta jual beli, disitu kan ada pajaknya, nah itu minta bantu orang. Saya fikir di BPN dan (pemerintah)desa tidak ada,” tutur Agus.

Beberapa waktu lalu, indi­kasi adanya pungli PTSL ter­jadi di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabu­paten Bogor. Sesuai aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, biaya program PTSL yang semestinya hanya Rp150.000, dibebankan hingga jutaan rupiah.

Warga Kelurahan Pabuaran, Yanto (nama samaran) menga­ku dimintai biaya pembuatan sertifikat hingga Rp2 juta per bidang oleh oknum aparat wi­layah untuk mengurus sertifi­kasi. Sepengetahuannya, biaya itu dibebankan sama rata ke­pada warga yang memiliki lahan luas ataupun sedikit. “Alasannya untuk partisipasi. Tapi nggak jelas partisipasi apa maksudnya, lagian kok patok harga. Nggak kapok-kapok, tahun kemarin juga katanya begini,” katanya.

Baca Juga  DI PILBUP BOGOR, KOALISI PPP- GERINDRA HAMPIR TERWUJUD

Dia menceritakan, oknum aparat wilayah itu menawarkan harga kepada warga yang hendak mendaftar, dengan tarif yang sudah tertera. Dia memperta­nyakan peran pemerintah dae­rah dalam pengawasan sertifi­kasi lahan gratis, tapi ada biaya yang dirasa keterlaluan.

“Saya mendaftar untuk dua bidang. Yang mengutip dari tim PTSL, minta ke semua warga yang mengajukan. Setahu saya ada kurang lebih 1.500 di sini jatah PTSL. Kalau ada mahal gitu mana mau (saya) mengaju­kan,” ungkapnya.

Terpisah, Lurah Pabuaran Romli, menampik dugaan warga tersebut dan tidak menge­tahui apa yang terjadi di la­pangan dalam pelaksanaan program PTSL. Dia pun ber­janji bakal menindak lanjuti keluhan itu dengan bertemu langsung Tim PTSL. “Kami siap ketemu langsung warga untuk selesaikan masalah, dikawal saja,” singkatnya. (ryn/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *