Dewan Ingatkan Disperdagin Soal Banprov

by -

METROPOLITAN – Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapatkan dana bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sebesar Rp10 mi­liar. Anggaran ini untuk mere­vitalisasi Pasar Cisarua di Ke­camatan Cisarua tahun ini. Namun uang tersebut masih kurang Rp25 miliar lantaran mengacu pada Detail Engine­ering Design (DED) 2015, di mana dibutuhkan dana sekitar Rp35 miliar. Tak hanya itu, hingga triwulan pertama 2019, dana tersebut belum juga turun dari provinsi. Hal ini pun me­mancing reaksi keras dari wa­kil rakyat di DPRD Kabupaten Bogor.

Ketua Komisi II DPRD Kabu­paten Bogor, Yuyud Wahyudin, mengatakan, Pemkab Bogor seharusnya lebih proaktif dalam memproses keluarnya dana dari Pemprov Jawa Barat. Hal

itu dirasa penting lantaran jika nanti terlambat, maka pemkab bisa saja kehilangan peluang mendapatkan dana bantuan untuk pembangunan fisik terdari Pemprov Jawa Barat. Hal sebut.­

“Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor sebagai pe­nerima anggaran harus lebih serius dan berhati-hati me­muluskan dana bantuan itu,” ujar Yuyud. Jika terlambat, pasti berpengaruh pada pro­ses dan waktu tender atau lelang di tingkat Pemkab Bo­gor. “Hati-hati kalau terlambat. Bisa saja kehilangan peluang yang disebabkan keterlamba­tan proses dan tender di pe­merintah daerah,” bebernya.

Sekadar diketahui, Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tohaga, Romli Eko Wa­hyudi, pernah menyebut untuk revitalisasi Pasar Cisarua, mu­lai dari penerimaan dana ban­tuan provinsi, perencanaan hingga pembangunan ada pada Pemkab Bogor. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) besutannya itu tinggal ’terima jadi’.

“Secara aturan (dana ban­tuan pemprov, red) jatuhnya ke pemkab di disperdagin. Kami belum tahu dana itu sudah turun atau belum,” ka­tanya.

Sementara itu, Kepala Dis­perdagin Kabupaten Bogor, Dace Supriadi, membenarkan dana bantuan Pemprov Jawa Barat untuk revitalisasi Pasar Cisarua sebesar Rp10 miliar ada di bawah dinas yang dip­impinnya. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan dana ter­sebut bakal turun. Kendala administrasi diperkirakan men­jadi alasannya. ”Dana itu belum ada. Belum turun. Masih pro­ses administrasi,” ungkapnya.(ryn/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *