Ini Kriteria Dirut Baru versi Dewi Basmala

by -

METROPOLITAN – Masa jabatan direksi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor yang habis pada April 2019 menjadi perhatian se­jumlah kalangan. Bakal ko­songnya jabatan pemimpin rumah sakit pelat merah itu, seolah menjadi misteri dan teka-teki siapakah sosok yang akan menggantikan jajaran direksi, termasuk Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Bo­gor, Dewi Basmala.

Tidak bisa kembali menca­lonkan diri untuk periode mendatang, semakin menam­bah hangat perbincangan.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Dewi Basmala, memiliki be­berapa kriteria dambaan co­cok untuk menggantikan di­rinya. Setidaknya ada beber­apa poin yang harus dimiliki calon pengganti untuk me­mimpin RSUD.

“Yang jelas, sosoknya harus mengerti dan paham betul akan strategi dan proses bis­nis di RSUD. Miliki loyalitas tanpa batas serta dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan masyarakat,” kata Dewi saat dikonfirmasi Metropolitan, kemarin.

Baca Juga  Hendak Mancing di Sungai Cilamaya, Seorang Warga Temukan Mayat Pria

Untuk menjadi orang nomor satu di RSUD Kota Hujan, ia menilai sosok penggantinya harus paham mekanisme pe­layanan di era Jaminan Kese­hatan Nasional (JKN). “Harus betul-betul memahami pe­layanan kesehatan di era JKN agar tercapai sustainabilitas­nya,” terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dae­rah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, mengaku sudah melayangkan surat ke Badan Kepegawaian dan Peng­embangan Sumber Daya Apa­ratur (BKPSDA) serta wali kota Bogor soal habisnya masa jabatan direksi di RSUD Kota Hujan tersebut. “Untuk pansel sudah diusulkan ke pihak ter­kait. Idealnya harus segera terbentuk, diusahakan April,” katanya.

Disinggung soal kriteria ca­lon direksi RSUD, Ade mene­gaskan, semua harus berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan fungsi­onal. Hal itu sudah diatur dan disahkan sejak awal 2019. “Kalau aturan sekarang harus pejabat fungsional dan Ibu Dewi Basmala tidak bisa ma­ju kembali sebagai direktur utama,” bebernya.

Baca Juga  Kabulkan Usulan Warga, Permudah Jarak ke RS

Ade menjelaskan, aturan ini mengacu pada status RSUD itu tersendiri. Sebab, RSUD bukan lembaga berjenis Ba­dan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Status RSUD ham­pir sama seperti dinas ting­kat Eselon II atau setara dengan kepala dinas. Jadi, rujukannya harus PNS se­cara fungsional bukan struk­tural. Intinya, dirut harus fungsional. Kalaupun ke bawahnya tidak fungsional ya tidak apa,” jelasnya.(ogi/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *