Pejabat dan ASN Wajib Lapor LHKPN

by -

METROPOLITAN – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor menggelar Sosialisasi Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di salah satu hotel Kecamatan Bogor Selatan, kemarin pagi.

Sosialisasi yang dibuka Sekreta­ris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat itu diikuti 122 peserta, di antaranya Jabatan Tinggi Pimpinan Pratama Eselon II B sebanyak 25 orang, camat 6 orang, 32 auditor dari Inspek­torat, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 15 orang serta direktur BUMD Kota Bogor dan pendamping wajib LHKPN sebanyak 36 orang.

Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Kota Bogor, Evandhy Dahni, dalam laporan menyampaikan bahwa sosialisasi ini dimaksudPengembangan Karir BKSPDA kan untuk menyelaraskan tata cara penyampaian LHKPN melalui E-LHKPN. Disamping itu juga untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi wajib LHKPN tentang ba­gaimana dan cara penyam­paian LHKPN, meningkatkan kepatuhan wajib LHKPN, me­nyosialisasikan peraturan Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 tentang cara pendaftaran, pen­gumuman dan pemeriksaan LHKPN.­

Baca Juga  Pengelolaan Aset Kota Bogor Jadi Catatan KPK, Bima Arya Ancam Rombak Anak Buah

Dihadapan para peserta so­sialisasi, Plt. BKPSDA Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menuturkan bahwa kegiatan tersebut merupakan peng­ingat bagi semua tentang ke­wajibannya menyampaikan atau melaporkan informasi rutin setiap tahun tentang harta kekayaan yang dimiliki, juga dalam rangka mewujud­kan pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Kegiatan ini juga sebuah wujud tanggung jawab kami selaku pengelola LHKPN di Kota Bogor yang menginginkan adanya kepatuhan secara benar,” katanya.

Ia berharap, tidak ada yang tersembunyi tentang harta seorang abdi negara. Selain Eselon II, para eselon lain di­bawahnya dilingkungan Pem­kot Bogor memiliki kewajiban melaporkan melalui LHKASN yang berada dibawah Kemen­pan RB.

“Pahami secara benar tata cara teknis pelaporan,” ucapnya.

Baca Juga  KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah Menteri Agama

Berdasarkan peraturan yang ada sambungnya, pelaporan harta kekayaan dilakukan se­belum 31 Maret 2019. Namun ia meminta para wajib LHKPN Kota Bogor, maksimal 20 Maret 2019 sudah tuntas dilaporkan, sehingga jika ada kekurangan dapat dilakukan tanpa tergesa-gesa.

“Dari keseluruhan penyelen­ggara negara di lingkungan Kota Bogor sampai dengan Selasa (05/03) baru dua penyel­enggara yang sudah melapor­kan harta kekayaan miliknya,” tukasnya.(*/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *