Rumpimku Tak Hijau Lagi

by -

METROPOLITAN – Udara Rumpin kini tak sejuk lagi. Kalimat itu pasti terlontar bagi siapa pun yang mengunjungi wilayah pertambangan di Utara, Kabupaten Bogor. Mayoritas warga Rumpin yang sejak turun-temurun bekerja sebagai petani itu malah bekerja di pertambangan galian C. Terlebih, ada 15 perusahaan raksasa yang tengah mengeksploitasi kekayaan alam di Rumpin tanpa memikirkan kearifan lokal.

DEBU tambang yang dibawa truk besar selalu menghiasi jalan-jalan di Kecamatan Rum­pin. Inilah yang membuat ribuan masyarakat turun ke jalan, menuntut perusak alam itu tidak melintasi jalan-jalan di Rumpin. Bahkan, tak sedi­kit warga yang menjadi tumbal di jalanan.

Para pengusaha tambang ini masuk ke tanah Rumpin sejak 1987. Akibatnya, para petani kehidupannya semakin tersud­utkan. Terlebih, ladang me­reka banyak yang beralih menjadi galian. “Hutan dan ladang di sini semakin meny­usut. Dulu Rumpin itu tidak gersang seperti sekarang,” kata salah satu Tokoh Pemu­da di Kecamatan Rumpin, Badrul Munir, saat ditemui wartawan koran ini, kemarin.

Baca Juga  Tempat Pengolahan Sampah tak Masuk RDTR Rumpin

Akibat banyak tambang mem­buat warga kesulitan menda­patkan air bersih. Terlebih, galian C ini telah memorak­porandakan alam tanpa bisa kompromi sedikitpun dengan warga. “Bukan cuma air, long­sor kini selalu mengintai warga Rumpin di kala hujan lebat,” beber lelaki yang pernah menjadi ketua PMII cabang Kabupaten Bogor tersebut.

Ia menjelaskan, berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), 60 persen alam di Kabupaten Bogor telah ru­sak dan paling parah yaitu Kecamatan Rumpin.

“Infrastruktur dasar publik di sini itu rusak. Artinya, per­tambangan di sini tidak mem­berikan dampak positif terhadap warga setempat,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bogor, Permadi Adjid, men­gatakan, untuk perusahaan tambang di Rumpin yang be­rizin berjumlah 15 perusahan di batu andesit. “Galian tanah dan pasir ilegal itu karena pe­rizinan sekarang ranahnya di provinsi,” ungkap Dalung.

Baca Juga  Dewan Sentil Wali Kota Soal BisKita

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Bogor, Burhannudin, menga­ku, pemerintah kabupaten sudah tidak memiliki we­wenang lagi soal izin tambang. “Semua izin itu ada di pro­vinsi kewenanganya, bukan di kami lagi,” singkatnya.(mul/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.