1.990 Aduan Masuk Ke Bawaslu RI

by -

METROPOLITAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menerima 1.990 aduan atau laporan kampanye bermasalah yang beredar di media sosial (medsos), terhitung 23 September 2018 hingga 12 Februari 2019. Anggota Bawaslu Fritz Edwar Siregar mengaku pihaknya telah mengkaji 159 aduan akun yang diduga melakukan pelanggaran pemilu. Sebanyak 21 akun medsos di antaranya terbukti bersalah dan telah diblokir penyedia platform.

“Itu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 280 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, red) terkait larangan yang tidak diperbolehkan saat kampanye,” katanya, Sabtu (13/4).

Fritz menjelaskan, aduan-aduan itu ditemukan berdasarkan laporan dari masyarakat, Kominfo hingga hasil penelusuran tim internal Bawaslu. Mekanisme aduan yang masuk hingga akhirnya diblokir harus melewati tahap kajian maupun pendalaman apakah masuk pelanggaran kampanye atau tidak.

Baca Juga  Kominfo Akan Blokir Situs Jurdil2019.org

Jika dinyatakan melanggar undangundang terkait kampanye, seperti berita hoaks, menyebarkan kebencian, melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945, mengajak orang lain berbuat kekerasan dan pelanggaran kampanye lainnya sesuai PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

“Kami mengirimkan (akun medsos bermasalah, red) ke platform untuk di-take down (nonaktifkan, red),” ujarnya.

Bawaslu juga mengirimkan aduanaduan tersebut kepada pihak kepolisian apabila diduga mengandung unsur pidana. Namun Fritz tidak menjelaskan lebih jauh berapa jumlah laporan yang diadukan ke kepolisian.

“Bawaslu dapat melakukan fungsi pengawasan langsung dari berbagai laporan untuk kaji dan dikirimkan ke platform dan disampaikan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti apabila ada dugaan pelanggaran pemilu atau pidana,” bebernya.

Baca Juga  Respon Pandemi, Bawaslu Jabar Susun Pedoman Sidang Sengketa Pemilu Berbasis Daring

Sebelumnya, Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengawasi adanya kampanye ilegal pada masa tenang mulai 14 hingga 16 April 2019. Apabila saat pengawasan ditemukan adanya kampanye ilegal, ada dua sanksi yang siap menjerat, yakni sanksi administratif pemilu dan sanksi pidana.

“Sangsi terberat pidana karena masuk kategori kampanye di luar jadwal. Subjek yang bisa dijerat itu bisa peserta pemilu, bisa setiap orang, tergantung pada pembuktiannya,” tegas Ketua Bawaslu RI Abhan. (mer/yok/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.