Investor Wajib Berdayakan Petani

by -

METROPOLITAN – Dengan luas wilayah 298.000 hektare, Kabupaten Bogor memiliki 37.681 hektare hutan atau sekitar 24 persen dari total wilayah. Namun, itu tidak menjamin pengelolaan berada di tangan petani lokal. Bahkan, 88 persen dari jumlah lahan hutan dikelola korporasi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pun kini mendorong petani lokal untuk ’ambil peran’ melalui program Perhutanan Sosial dari Perum Perhutani, setelah adanya nota kesepahaman (MoU) antara pemkab dengan Perum Perhutani.

Bupati Bogor, Ade Yasin, mengatakan, pemerintahan di bawah kendalinya harus punya kebijakan tegas agar hutan dan perkebunan di wilayahnya bermanfaat oleh warga ketimbang orang luar. “Kecuali investasi, itu kan perlu lahan besar, perlu ada izin dari Perhutani dan ada karyawan dari Kabupaten Bogor,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Ia menegaskan, nota kesepahaman dibuat untuk mendorong kesejahteraan petani lokal yang selama ini masih kalah dari warga daerah lain atau korporasi. Secara teknis, dalam program Kehutanan Sosial, satu hingga dua hektare lahan bisa digarap lima sampai 10 petani. ”Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk lahan petani lokal, mengubah lahan tidak produktif jadi produktif,” ujar AY, sapaan karibnya.

Ketika ada investor bidang pertanian atau perkebunan, misalnya ingin menanam komoditi jeruk, ia pun membolehkan. Asalkan, pekerja yang mereka butuhkan harus warga lokal. Makanya dikuatkan payung hukumnya dengan MoU ini.

Di tempat yang sama, pendamping petani dari Yayasan Prakarsa Hijau Indonesia, Tosca Santoso, optimistis hal itu bisa diwujudkan. Ia memperkirakan ada 88 persen hutan yang dikelola korporasi. Dengan program itu, kesenjangan pengelolaan antara korporasi dengan petani segera teratasi.

Khusus hutan di Bumi Tegar Beriman, ada 37.681 hektare hutan atau 24 persen dari total luas wilayah. Ke depan, petani wilayah bisa mendominasi jika segera membentuk kelompok tani yang kelembagaannya disahkan kepala desa setempat. ”Target nasional ditentukan presiden sebesar 12,7 juta hektare dibagikan. Sekarang baru terlaksana 2,6 juta hektare,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor, Jerry Purwo Nugroho, menuturkan, ada 73 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang tersebar di 80 desa se-Kabupaten Bogor, dengan jumlah anggota keseluruhan mencapai 4.551 orang.

Ia menjelaskan, para petani yang bisa terlibat dalam program ini harus mereka yang tercatat sebagai warga di sekitar hutan dengan diverifikasi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Caranya diverifikasi berdasarkan KTP.

”Petani harus tinggal di sekitar hutan, kecuali investor. Petani hutan tak ada dari luar, harus memberdayakan masyarakat desa lantaran sudah dibentuk kelembagaannya oleh desa,” tuntas Jerry. (ryn/b/ yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *