LSM Gapura Serukan Antigolput

by -

METROPOLITAN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gapura RI terus menyerukan kepada masyarakat agar tidak golput pada Pemilu 2019. Sebab, sebagai warga negara Indonesia yang hidup dalam alam demokrasi, menggunakan hak pilih merupakan suatu kewajiban untuk kemajuan Indonesia. “Jangan Golput. Gunakan hak pilih jika mencintai perubahan,” kata Ketua LSM Gapura RI, Hakim Adonara. Menurut Hakim, seruan ini bukan tanpa alasan, sebab pihaknya mencatat dari data Eksekutif Voxpol Center pada tahun 2014, angka golput mencapai sekitar 30 persen. Jumlah itu termasuk orang-orang yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak mendapat undangan untuk memberi hak suara. “Makanya ini yang kami cegah,” ucap dia. Ia menjelaskan, ada dua jenis golput yang terjadi di masyarakat, yakni di sengaja dan di adakan. Contoh diadakan seperti tidak masuk dalam DPT dan tidak mendapat undangan untuk memberi hak suara. Namun, lmbaga masyarakat sipil anti rasuah ini lebih mengkhawatirkan jenis golput yang disengaja, terutama bagi kalangan mahasiswa dan pemuda intelektual. Sebab sejarah golput berawal dari gerakan protes dari para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan pemilu 1971 yang merupakan pemilu pertama di era Orde Baru. “Jenis Golput yang disengaja ini hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim yang sedang berkuasa, maka seharusnya fenomena golput ini menjadi pemicu para peserta pemilu untuk tidak menebar janji yang menyebabkan masyarakat apatis,” imbuhnya. “

Baca Juga  Pkbm Fikri Gelar Program Kecakapan Wirausaha 20 Peserta Didik Belajar Perbengkelan

Jika hanya janji tanpa sebuah proses pendidikan politik kepada masyarakat, itu akan menumbuh suburkan jenis golput yang disengaja,” lanjut Hakim. Dalam kesempatan ini, tokoh aktivis anti korupsi itu berharap pemilu 2019 tidak membuat masyarakat kampus menjadikan pesta demokrasi ini sebatas ajang persaingan intelektual di waktu dan ruang-ruang tertentu saja, tetapi secara teoritis dan praktis harus mampu berbuat untuk negara. (hep/ade/rez) pembangunan double track yang diharapkan secepatnya bisa terlaksana. Karena jika pembangunan tidak segera terlaksana, pembangunan di wilayah Kabupaten Sukabumi tidak akan cepat terwujud. Bupati menjelaskan, setidaknya dengan keberadaan double track KA, masyarakat Kabupaten Sukabumi bisa menikmati akses jalan dengan cepat. Awalnya menju ibu kota memerlukan waktu tujuh hingga delapan jam. Namun dengan KA hanya menghabiskan tiga jam. “Makanya kami berharap pembangunan ini bisa segera terlaksana,” katanya. Menanggapi hal itu, Budi meyakinkan pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada Sukabumi. Rencananya, pembangunan diagendakan selesai pada Oktober nanti. “Kami terus upayakan. Ke depan rencananya kita akan buat Sukabumi menuju Bandung melalui Ciranjang.

Baca Juga  Percepat Pelayanan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan

Dua minggu lagi saya akan meninjau ke sana,” katanya. Menurutnya, dengan adanya jalur ganda pada lintasan kereta itu diharapkan dapat mendongkrak potensi alam di wilayah Sukabumi, salah satunya sektor pariwisata. “Saya ditugaskan Pak Presiden untuk membangun infrastruktur yang bisa memudahkan warga, terutama untuk mendongkrak sektor pariwisata di Sukabumi. Jalur ganda atau double track inilah salah satu penunjangnya,” ucapnya. Di sisi lain, Budi mengapresiasi warga Sukabumi yang sudah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan ini. Baginya, ini merupakan bentuk dukungan masyarakat akan kemajuan daerahnya sendiri. “Semoga dengan ini bisa menjadikan warga Kabupaten Sukabumi sejahtera,” harapnya. Dalam kegiatan ini turut diwarnai penyerahan hibah tanah dari warga, H Fauzi Suparman, kepada Kemenhub. Kemudian dilanjutkan penyerahan sertifikat dari menhub kepada kades Tenjoayu berupa sertifikat tanah yang dihibahkan seluas 300 meter persegi. (kng/ade/rez/run)

Baca Juga  8.000 Buruh Terancam PHK

Leave a Reply

Your email address will not be published.