Status CPNS Bisa Dicopot

by -

METROPOLITAN – Sejak dilantik awal Maret, tugas berat menanti 580 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Tak hanya itu, sebelum bertugas, para abdi negara itu bakal digembleng terlebih dahulu melalui tahapan Prajabatan serta Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) sebelum resmi memperoleh status PNS. Apalagi, dengan luas wilayah Bumi Tegar Beriman sebesar 298 hektar dan dihuni 5,8 juta jiwa penduduk, menjadi tantangan tersendiri bagi pegawai anyar yang mendapat Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bogor Ade Yasin, untuk bekerja sesuai target. Dari data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, 580 pegawai baru terdiri dari 126 pegawai K2 dan 454 pegawai dari hasil tes penerimaan 2018. Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, mengatakan, diklat prajabatan bagi para abdi negara harus dilewati dengan benar untuk membentuk aparat yang betul-betul bisa melayani masyarakat.

Baca Juga  Gubernur Jateng Bahas Penanggulangan Bencana di Bogor

Diklat prajabatan, disebutnya bakal memperluas pengalaman serta menguatkan kapasitas para pegawai, termasuk soal wawasan kebangsaan, pengembangan sikap anti korupsi, hingga pemahaman ketentuan kepegawaian. “Kaitan dengan tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban, serta pengembangan pola pikir aparatur, sesuai undang-undang kepegawaian,” kata Iwan, selepas pembukaan Diklat Prajabatan dan Pelatihan Dasar untuk CPNS di Gedung Tegar Beriman, kemarin. Politisi Gerindra itu juga menitikberatkan tenaga honorer K2 yang diangkat menjadi PNS. Sebab, banyak keluhan kepadanya untuk segera mengangat tenaga honorer. Iwan bersyukur K2 serta CPNS kategori umum formasi 2018 bisa masuk di lingkungan Pemkab Bogor, serta berkesempatan mengikuti diklat prajabatan tahun ini. Sejak lama, banyak suara untuk segera mengangkat K2. Akhirnya datang waktu penantian, setelah ditempa saat masih (pegawai) tidak tetap,” ucapnya. Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada BKPP Kabupaten Bogor Herison menjelaskan, dari 580 CPNS yang mengikuti diklat, terdiri honorer K2 sebanyak 126 orang dan 454 pegawai dari pelamar umum hasil tes 2018. Untuk seluruh K2 wajib mengikuti tahap Prajabatan, sedangkan pelamar umum mesti melewati proses Diklatsar.

Baca Juga  Tenda Darurat Mulai Dibongkar, Rumah Sakit di Bogor Perlahan Ditinggalkan Pasien

Terdiri dari sembilan angkatan dengan masing-masing dua kelas. “K2 ikut prajabatan tujuh hari, kalau yang ikut Diklatsar kurang lebih selama 50 hari. Waktunya juga beda-beda, mulainya setelah pemilu sampai Desember. Satu kelas bisa 30-40 orang,” ujarnya. Dia pun menekankan, bagi para CPNS untuk wajib hadir pada seluruh rangkaian kegiatan Prajabatan dan Diklatsar. Jika tidak, yang bersangkutan bisa terkena teguran hingga sanksi tertulis. Bahkan jika yang dipanggil namun tidak mengikuti tahap Prajabatan ataupun Diklatsar, status CPNS-nya terancam dicopot selama masa uji coba setahun, setelah pelantikan. “Kecuali ada kondisi tertenut, yang dikuatkan dari mentor atau atasannya langsung. Termasuk kegiatan kelas,” terangnya. Sementara itu, salah satu CPNS baru, drg. Rahmatillah Nur Anwar, mengaku, dirinya bakal mengikuti Diklatsar selama kurang lebih dua bulan, yang akan dilaksanakan di Wisma Industri, Cisarua. Waktu pelaksanaanya pun berbeda-beda dengan CPNS yang lainnya. “Tadi (kemarin, red) pembukaan, saya mulai pelatihan kurang lebih dua bulan, yakni 5 Mei hingga 12 Juli mendatang. Lumayan lama, yang di Cisarua katanya sebulan, mungkin cuma Minggu saja bisa pulang dulu,” pungkas Rahmat. (ryn/c/ yok)

Baca Juga  Ngeri, Jalan Rumpin - Leuwisadeng Nyaris Putus Tergerus Longsor

Leave a Reply

Your email address will not be published.