325 Sengketa Pemilu Masuk MK

by -

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 325 permohonan gugatan sengketa hasil pemilu hingga Jumat (24/5). Mayoritas permohonan itu diajukan partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) DPR.

METROPOLITAN – JURU Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan bahwa 324 permohonan itu terdiri atas 316 diajukan parpol/caleg dan sembilan diajukan calon anggota DPD. Data sementara, permohonan gugatan paling banyak berasal dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yakni sebanyak 23 permohonan. Di bawah Sumut, ada Jawa Barat (Jabar) sebanyak 21 permohonan. Kemudian terbanyak ketiga berasal dari Papua dengan 18 permohonan. ”Angka terus bergerak,” ujar Fajar.

Di samping itu, MK telah menetapkan tiga panel hakim konstitusi yang akan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan legislatif di MK. Masing-masing panel terdiri dari hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung (MA), pemerintah dan DPR.

Panel pertama diketuai Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Anwar merupakan hakim konstitusi dengan lembaga pengusul MA, sementara Enny diusulkan presiden (pemerintah, red), Arief diusulkan DPR. Kemudian panel kedua diketuai Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul. Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diusulkan DPR, sementara Saldi diusulkan presiden dan Manahan diusulkan MA.Panel ketiga diketuai Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo dan Wahiduddin Adams. Palguna merupakan hakim konstitusi yang diusulkan presiden.

Sementara Suhartoyo diusulkan MA dan Wahiduddin diusulkan DPR. ”Setiap hakim tidak boleh mengadili perkara sengketa pemilu legislatif yang berasal dari daerahnya, untuk menghindari konflik kepentingan,” kata Fajar. Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman menambahkan, semua permohonan gugatan itu mencakup sekitar 1.000 daerah pemilihan. Jumlah itu meningkat dari gugatan yang teregistrasi pada Pileg 2014. Pada tahun itu, ada 903 daerah pemilihan yang digugat parpol ke MK. ”Kalau dilihat dari dapil, sebenarnya ini bertambah,” ujar Anwar.

Anwar mengatakan, hal ini karena sistem penanganan perkara pada pemilu 2019 dan 2014 berbeda. Wakil Ketua MK Aswanto mengatakan bahwa sidang sengketa pileg pada tahun ini dikategorikan berdasarkan provinsi. Baca juga: Partai Nasdem Ajukan 33 Gugatan ke MK Sebanyak 325 permohonan gugatan tersebut berisi sengketa dari lebih kurang seribu daerah pemilihan. Artinya, sengketa pada pileg kali ini justru lebih banyak dari 2014. ”Sekarang kan basisnya provinsi. Kalau kita lihat basis dapil sekarang sudah lebih banyak. Jadi sengketa yang riil itu kan di dapil,” ujar Aswanto. (kps/rol/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *