7 Tuntutan Prabowo Sandiaga

by -
GUGAT: Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga yang dipimpin Bambang Widjojanto saat mendaftar gugatan sengketa pemilu ke MK, Jumat (24/5).

Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah mendaftarkan permohonan gugatan hasil pemilihan presiden (pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Jumat (25/5) malam. Berdasarkan berkas gugatan yang didaftarkan kuasa hukumnya, tim Prabowo-Sandi meminta MK dapat mengabulkan tujuh tuntutannya.

METROPOLITAN  –  Badan  Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta MK dapat mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Selain itu, mereka berharap MK menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08- KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Selanjutnya, menyatakan capres Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif. Muaranya, mereka berharap MK membatalkan (mendiskualifikasi, red) pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Mar’uf Amin.

Mereka juga berharap MK dapat menetapkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Setelah itu, MK harus memerintahkan kepada KPU sebagai termohon untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2014.

Namun jika penetapan tersebut ditolak, BPN Prabowo-Sandi meminta MK memerintahkan KPU agar melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e Ayat 1 UUD 1945. Sebagaimana diketahui, dalam berkas permohonan gugatan tersebut, mereka juga membeberkan bentuk pelanggaran pemilu yang dinilai terstruktur, sistematis dan masif. Ada lima jenis pelanggaran dan kecurangan yang paling disoroti pihak penantang petahana tersebut.

Di antaranya penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparatur negara; polisi dan intelijen, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers. Terakhir adalah diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum sampai dengan kekacauan DPT dan Situng KPU. Dalam berkas permohonan gugatan itu, BPN Prabowo-Sandi juga menyertakan sejumlah bukti yang dapat menjadi pertimbangan majelis hakim. Berdasarkan hitungan, kubu paslon 02 masih memberikan bukti berupa saduran link berita yang tercatat berjumlah 34 berita dari media nasional. Padahal, link berita tersebut pernah mendapat penolakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lantaran tidak bukti kuat.

Dikonfirmasi, anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Sahroni, menjelaskan seluruh bukti link berita yang dilampirkan ke MK hanya sebagai bukti rujukan yang membenarkan bahwa adanya kecurangan pemilu 2019. Sedangkan bukti kecurangan selain link berita pun mereka pegang dan laporkan. “Jadi sebenarnya bukan link berita. Itu kan menjadi bukti rujukan yang membenarkan adanya relevansi serta keterkaitan. Yang penting bukti formal kita bawa, dikaitkan, diperkuatkan, disandingkan ataupun dirujuk kepada link yang lain,” kata Sahroni.

Sementara itu, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin menyerahkan sepenuhnya perkara sengketa pemilu tersebut ke MK. ”Ya kalau perkara itu jangan maunya, nanti yang memutuskan MK. Kalau semua mau, nanti MK memutuskan apa?” ujar Ma’ruf. Soal perkara sengketa pemilu adalah ranah MK. Sehingga yang berhak memutuskan tuntutan Prabowo-Sandi adalah MK. ”Nanti kan diperiksa MK. Dilihat, benar nggak tuntutannya itu. Itu kalau perkara begitu,” lanjutnya.

Namun, Ma’ruf mengapresiasi langkah Prabowo-Sandi untuk mengajukan gugatan ke MK. Ma’ruf mengaku dari awal menyarankan jika ada dugaan kecurangan dalam pilpres 2019 agar menempuh jalur konstitusional. ”Ya kita justru dari awal mengharap kalau memang ada ketidakpuasan, merasa ada masalah yang mereka persoalkan, mengadu ke MK. Sesuai konstitusi, ke Bawaslu, kemudian ke MK. Karena itu yang diberi otoritas, kewenangan oleh undang-undang. Jadi itu jalur yang benar, jalur yang konstitusional,” ujar Ma’ruf. (jp/dtk/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *