Ajakan People Power sampai Tolak Bayar Pajak Bikin Gaduh

by -

Seminggu lagi, tepatnya 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bakal mengumumkan hasil pemilihan umum (pemilu) serentak. Termasuk menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019. Jelang pengumuman itu, mencuat ajakan pengerahan massa people power hingga seruan tolak bayar pajak dari elite politik Partai Gerindra.

Usai calon presiden (capres) 02 Prabowo Subianto menolak hasil penghitungan KPU, kini mencuat ajakan untuk tidak membayar pajak dari Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono.

Seruan itu muncul terkait tu­dingan kecurangan dalam pelaks­anaan pemilu 2019 yang telah berlangsung pada 17 April lalu.

Menurut Poyuono, sikap tidak membayar pajak sebagai bentuk penolakan pengakuan terhadap hasil resmi pemilu yang ditetap­kan KPU.

”Tolak bayar pajak kepada pe­merintahan hasil pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masy­arakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil pilpres 2019,” ujar Arief Poyuono melalui siaran pers.

Selain itu, Arief pun meminta partisan kubu 02 melakukan ge­rakan diam seribu bahasa sebagai sindiran atas pilpres yang ia sebut sarat akan kecurangan.

”Melakukan gerakan diam se­ribu bahasa dan tidak perlu mela­kukan kritik-kritik apa pun ter­hadap pemerintahan yang tidak konstitusional, karena dihasilkan dari pilpres yang tidak legitimate,” ujarnya.

Arief Poyuono menyatakan ge­rakan boikot hasil pilpres 2019 meniru apa yang pernah dilaku­kan Megawati Sukarnoputri saat Orde Baru berkuasa. Saat itu, imbuhnya, Megawati melakukan boikot menentang kekuasaan Presiden kedua RI Soeharto.

”Kita lakukan gerakan boikot pemerintahan hasil pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Soeharto yang mirip dengan rezim saat ini,” ucapnya.

Baca Juga  Naik Ojol makin Mahal

Ia memandang anggota legis­latif Partai Gerindra dan Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur tidak perlu ikut andil dalam pem­bentukan DPR untuk lima tahun ke depan. Menurutnya, itu mer­upakan sebuah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil pilpres 2019.

”Dengan kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui pe­merintahan yang dihasilkan pil­pres 2019, dan anggota DPR RI Gerindra dan partai koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024 adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil pilpres 2019,” jelasnya.

”Ini penting agar sistem demo­krasi yang jujur, bersih dan adil bisa kita pertahankan,” sambung­nya. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Daniel Johan justru merasa kasihan dengan para pendukung Prabowo.

Menurut Daniel, seruan Poy­uono itu sangat berbahaya lan­taran bisa membuat para pendu­kungnya tersangkut hukum bila tidak membayar pajak negara.

“Kan kasihan nanti yang tidak bayar pajak justru kena pasal,” kata Daniel Johan.

Ia menegaskan, membayar pa­jak adalah sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara. Se­hingga, menurutnya, seruan Poyuono itu tidak perlu diikuti masyarakat.

“Lho, ini (bayar pajak, red) kan kewajiban warga kok. Sama saja itu mendorong warga melanggar undang-undang, dong,” tegas Daniel.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti menjelaskan, sesuai aturan yang berlaku, orang yang tidak membayar pajak bisa dipidana.

”Kita menjalankan peraturan berdasarkan hukum yang ber­laku dalam pemerintahan yang sah. Sanksinya sesuai peraturan yang berlaku, peraturan perpa­jakan. Dapat berupa sanksi ad­ministratif berupa denda, dapat juga berupa bunga maupun pi­dana. Tergantung jenis pelang­garannya,” terang Nufransa.

Baca Juga  Robert Lewandowski Buka Pintu ke Madrid

Sebelum muncul ajakan untuk tidak membayar pajak, publik juga ramai dengan munculnya seruan terkait people power.

Narasi people power pertama kali diembuskan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais jika mereka menemukan ke­curangan pada pemilu 2019. Namun, istilah people power bersalin rupa.

Amien pertama kali melontar­kan istilah people power saat Apel Siaga Umat 313 yang digelar un­tuk mencegah kecurangan pe­milu. Amien menyatakan tak akan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada kecurangan, tetapi akan menggerakkan massa alias people power.

”Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK. Nggak ada gunannya. Tapi kita people power, people power sah,” kata Amien Rais di Masjid Sunda Ke­lapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3).

People power lantas jadi kon­troversi. Sampai akhirnya Amien Rais mengganti istilah people power menjadi gerakan kedau­latan rakyat. ”Eggi Sudjana di­tangkap polisi karena bicara people power. Kita tidak gunakan people power, tapi gerakan ke­daulatan rakyat,” ujar Amien.

Munculnya ajakan itu mem­buat sejumlah tokoh di daerah ikut turut tangan untuk mence­gahnya, mulai dari tokoh agama hingga kepolisian.

Di Kabupaten Bogor misalnya. Sejumlah ulama berkumpul un­tuk membuat kesepakatan atas munculnya ajakan people power.

Ketua Pengurus Cabang Nahd­latul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor KH Romdhon menilai ajakan people power meresahkan masyarakat. Karena itu, ia meno­lak seruan tersebut.

”Saya ketua PCNU Kabupaten Bogor mengajak masyarakat Ka­bupaten Bogor untuk bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu yang telah menyelenggarakan tahapan pemilu dengan jujur, adil dan sukses,” kata Romdhon.

Romdhon mengajak masyara­kat Kabupaten Bogor menunggu pengumuman KPU pada 22 Mei 2019. Ia juga meminta masyara­kat Kabupaten Bogor mengabai­kan seruan bernada provokasi, termasuk people power. Ia ingin bangsa ini tetap terjaga dan tidak porak-poranda.

Baca Juga  Lagi Puasa, Ponakan Prabowo Terseret Video Hot

“Kalau ada ajakan-ajakan yang memprovokasi, saya mengimbau kepada masyarakat untuk men­jaga diri, menahan diri, menahan emosi. Termasuk juga ajakan people power untuk senantiasa kita bisa menghindarinya,” pin­tanya. ”Jangan sampai negara yang sudah kita bangun ini men­jadi porak-poranda tidak berarti karena kita tidak mampu mena­han emosi,” ungkapnya.

Hal senada diutarakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor KH Mukri Aji. Ia menilai ajakan aksi people power tidak sesuai norma-norma agama, apalagi terjadi saat Bulan Suci Ramadan 1440 Hijriah/2019.

“Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT, adanya keinginan untuk people power atau yang sejenisnya, pengerahan massa dan sebagainya, mudah-mudahan tidak dilakukan. Karena tidak sesuai norma agama. Semua su­dah sangat-sangat terbuka se­cara objektif maupun jurdil,” ujarnya.

Bahkan, Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Rudy Sufahriadi mengajak sejumlah elemen ma­hasiswa untuk menciptakan si­tuasi kondusif usai pemilu. Pi­haknya meminta mahasiswa untuk tidak ikut-ikutan melakukan aksi people power saat pengumu­man KPU 22 Mei 2019 mendatang. ”Saya mengimbau kepada masy­arakat Jabar tidak usah ikut-ikut people power ke Jakarta. Kita di sini saja, jaga Jabar supaya kon­dusif dan kita menerima apa ha­silnya nanti keputusan,” tutur Rudy saat bertemu mahasiswa di Hotel El Royale, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Rabu (15/5). Se­mentara di Kota Bogor, sejumlah tokoh nasional juga telah mem­buat pertemuan membahas kon­disi Indonesia pasca-pemilu. (ogi/b/de/feb/run

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *