Bupati Meminta Warganya Terima Putusan MK

by -
PESAN DAMAI: Bupati Bogor Ade Yasin (kerudung merah) saat menandatangani deklarasi menolak kerusuhan jelang putusan MK, di area Stadion Pakansari, akhir pekan lalu. Dirinya meminta warga menerima keputusan MK.

Sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki tahap akhir. MK bakal segera mengumumkan hasil sidang dalam waktu dekat lantaran hanya punya waktu hingga 28 Juni. Bupati Bogor Ade Yasin meminta warganya menerima apa pun keputusan MK

METROPOLITAN – Ade m Yasin berharap keputusan MK menjadi akhir dari perseteruan pilpres 2019. dalam prosesnya, ia menilai proses sidang yang berjalan sangat transparan sehingga masyarakat bisa melihatnya langsung. “Kita kan tunggu keputusan yang terbaik. Masyarakat sangat transparan melihat sidang, bahkan sampai subuh,” kata Ade Yasin usai Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Bogor, kemarin.

Dalam hal ini, dirinya menegaskan tidak memprediksi siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam proses di MK. Yeng jelas, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengimbau masyarakat Kabupaten Bogor tetap menjaga kondusivitas. Selain itu, dirinya meminta masyarakat menerima apa pun keputusan MK soal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini.

Sebab, apa yang akan diputuskan MK sudah melalui proses sesuai aturan yang berlaku. “Saya sih tidak memprediksi siapa yang menang dan siapa yang kalah di MK, tetapi saya imbau masyarakat tetap menjaga kondusivitas. Apa pun yang diputuskan MK ya itulah keputusannya. Kita terima karena ini sudah proses hukum,” tegasnya. Terakhir, Ade Yasin berharap tidak ada demonstrasi dan tidak ada masyarakat Bogor yang berangkat ke Jakarta untuk aksi saat pengumuman hasil MK. “Demo-demo itu mudah-mudahan tidak ada dari Bogor ya,” harap Ade Yasin.

Senada, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkomitmen mengajak masyarakat, khususnya di Kabupaten Bogor, kembali bersatu usai pemilu 2019. Dalam berbagai kesempatan, Pemkab Bogor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tak pernah bosan mengajak masyarakat menghindari kerusuhan. “Berulang-ulang bupati dan Forkopimda mengimbau di setiap even agar masyarakat menghindari kerusuhan. Mengimbau warga agar kembali bersatu pasca-pilpres. Dalam setiap kegiatan apa pun, seperti Hari Jadi Bogor dan lainnya. Itu bukti pemkab, Forkopimda dan seluruh stakeholder sepakat menjaga kondusivitas, kenyamanan dan sportivitas,” ujar Iwan.

Di samping itu, lelaki yang juga ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor itu ikut angkat bicara soal seruan aksi jelang keputusan MK yang ramai di media sosial. Menurut Iwan, sejauh ini tidak ada instruksi dari partai agar bergerak ke Jakarta. Bahkan, calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah meminta para kader dan pendukungnya tidak melakukan aksi saat putusan MK nanti. “Pak Prabowo sudah menginstruksikan untuk tidak hadir. Kalau ada perkembangan dan dinamika lainnya, saya tidak tahu.

Yang jelas sampai saat ini secara formal tidak ada perintah untuk bergerak ke MK dari partai,” tandasnya. Sebelumnya, MK bakal membacakan putusan sengketa pilpres 2019 pada 27 Juni 2019. Keputusan tersebut lebih cepat satu hari dari yang sebelumnya diagendakan 28 Juni 2019. Juru Bicara MK, Fajar Laksono, menjelaskan alasan keputusan tersebut berdasarkan hasil Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH). ”RPH hari ini (kemarin, red) sudah selesai, putusan dimajukan 27 Juni,” kata Fajar. Dirinya mengaku pertimbangan dimajukannya jadwal sidang putusan PHPU pilpres 2019 karena majelis hakim MK merasa sudah siap membacakan putusan tersebut. Menurutnya, 28 Juni 2019 itu merupakan batas akhir pembacaan putusan. (fin/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *