Jadi Temuan BPK, Rumdin Wakil Wali Kota Belum Diisi

by -

METROPOLITAN – Di balik ingar-bingar perombakan struktur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, kabar tak sedap rupanya berembus di Kota Bogor. Saat melakukan pengecekan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati beberapa barang di rumah dinas (rumdin) wakil wali kota di Perumahan Vila Indah Pajajaran, Jalan Dharmawangsa Nomor 9, Kota Bogor, rusak berat hingga raib dari tempatnya. Ditengarai hal itu menjadi penyebab Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim masih enggan menempati rumah yang sudah menjadi haknya itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kota Bogor Ari Sarsono menjelaskan ada kejanggalan dalam pengecekan tersebut. Misalnya beberapa barang ada yang rusak dan raib dari tempatnya. BPK sendiri turun mengevaluasi laporan pada 2018. “Sebetulnya itu rutin (pengecekan, red). Ada masalah, lalu pas cek di akhir itu sudah nggak ada masalah. Kejanggalan itu misalnya, ada komputer yang rusak,” ujarnya. Namun kejanggalan itu tidak terjadi pada fisik bangunan, hanya pada inventaris di rumdin tersebut. Ari menambahkan, putusan sudah klir baru-baru ini dan sudah ditindaklanjuti ke mana larinya barang-barang yang hilang atau rusak itu. “Ada beberapa yang dititip. Ada yang rusak, nah itu diganti. Yang nangani BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, red) dan Bagian Keuangan yang kami dampingi, hasilnya sudah klir,” katanya. Sementara itu, Kepala BPKAD Anggraeni Iswara tidak membantah adanya temuan tersebut.

Baca Juga  Perwira Polisi Sebut Ada Mega Korupsi di Pemkot Bogor

Namun, menurutnya, hal tersebut sudah diselesaikan sehingga kini sudah tidak menjadi temuan. “Sudah diselesaikan, Mas,” ungkapnya. Adanya temuan BPK di rumah mantan pejabat teras Kota Bogor itu membuat Direktur Center of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi angkat bicara. Menurutnya, tindakan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim itu sudah betul demi menjaga dirinya dari tuduhan yang bisa dialamatkan kepadanya saat sudah menempati rumdin tersebut, lalu ada persoalan aset di kemudian hari.

“Kalau ada yang hilang tentu dia tertuduh karena belum ada serah terima barang-barang ya. Jika memang pengecekan BPK bilang ada yang rusak atau hilang, ya harus dicari sampai ketemu, ke mana barangnya,” katanya kepada awak media. Sebab, sambungnya, hal itu sesuai undang-undang di BPK. Bahkan aturan UU Tipikor bisa masuk jika memang ada temuan. Lalu barang yang dimaksud tidak dikembalikan dalam waktu 60 hari sejak diumumkan temuan, BPK bisa melaporkan dan menyurati wakil wali kota lama untuk memberi tahu aset apa saja yang dipersoalkan. “Ya kalau ada temuan sebetulnya sah-sah saja bisa ditempati. Kecuali sudah masuk aparat hukum, kejaksaan atau polisi karena ada kemungkinan menghilangkan barang bukti. Jadi keputusan wakil untuk tidak buru-buru nempati itu tepat. Makanya ya buat wakil yang lama, kembalikan saja. Kecil atuh jumlahnya juga, nggak perlu bawa barang negara,” paparnya.

Baca Juga  Lahan Kantor Camat Babakanmadang Bukan Aset Pemkab

Sementara ketika dikonfirmasi, Wakil Wali Kota Usmar Hariman enggan menanggapi persoalan tersebut lebih jauh. Ia menyerahkan permasalahan tersebut kepada bagian aset di BPKAD dan Bagian Umum pada Setda Kota Bogor. “Tanya saja mereka ya, takutnya bapak salah. Harusnya sih apa pun hasil BPK nggak boleh keluar. Kok bisa? Maka tanya ke bagian bersangkutan ya,” ungkapnya. (ryn/c/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.