Usulan RAPBN 2020 Bengkak, Polri Minta Tambahan Rp25,24 T

by -

METROPOLITAN – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengikuti pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Komisi III DPR RI, kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Polri mengajukan anggaran sebesar Rp111,42 triliun untuk 2020. Jumlah itu meningkat sebesar Rp25,24 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp86,18 triliun.

Sebelumnya, Polri telah mengusulkan kebutuhan keuangan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas, sesuai surat Kapolri 28 Februari 2019 sebesar Rp111,42 triliun. Jumlah itu terdiri dari belanja pegawai sebanyak Rp50,20 triliun, belanja barang Rp39,06 triliun dan belanja modal Rp22,15 triliun.

Namun, surat bersama menteri keuangan dan menteri PPN Bappenas pada 29 April 2019, menetapkan Pagu Indikatif Polri tahun anggaran 2020 hanya sebesar Rp89,73 triliun. Pagu indikatif tersebut, apabila dilihat dari usulan Polri, terpenuhi 80,53 persen. Apabila dibandingkan alokasi anggaran 2019 sebesar 86,18 triliun, secara umum bertambah sebesar Rp3,54 triliun atau 4,12 persen.

Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan, alokasi pagu indikatif tersebut belum mencukupi kebutuhan minimal anggaran lingkungan Polri, terutama yang bersumber rupiah murni. ”Mohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi III, kiranya Polri dapat tambahan anggaran pada penetapan anggaran tahun anggaran 2020 sebesar Rp12,93 triliun,” kata Ari Dono dalam rapat tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan tugas Polri seiring perkembangan strategis global regional dan nasional akan semakin berat dan kompleks. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Polri dan pelayanan kepolisian pun semakin tinggi, sehingga mengharuskan Polri menyusun berbagai upaya dan aksi konkret yang efektif. Ari Dono melanjutkan, setidaknya ada sepuluh tantangan yang harus dihadapi Polri sehingga peningkatan anggaran itu perlu pada 2020, yakni penyebaran paham radikalisme dan intoleransi, potensi konflik politik, lalu proses globalisasi dan kemajuan IPTEK. ”Penyebaran narkoba dan terorisme masih menjadi ancaman yang dalam taraf meresahkan masyarakat,” lanjutnya.

Selain itu, sambungnya, premanisme dan tindak kejahatan jalanan, kejahatan siber, kejahatan berdimensi baru, kemacetan pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas menjadi tantangan yang harus dihadapi Polri di 2020. Selain itu, tantangan lainnya yakni kejahatan perempuan, penyelundupan pencurian terhadap sumber daya alam hingga perlindungan pulau terluar. ”Menjawab peemasalahan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Polri sehingga diperlukan kesiapan pagelaran operasional Polri untuk mengantisipasi ancaman kamtibmas 2020,” kata mantan kabareskrim tersebut.

Menanggapi usulan anggaran Polri itu, Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan, rapat menuju nota keuangan tersebut masih dibahas dalam ruang lingkup indikatif. Menurutnya, seluruh usulan dari instansi eksekutif bakal dibahas di fraksi masing-masing parpol untuk menyampaikan pandangan. ”Kita tunggu nanti pandangan fraksi untuk membahas dan melakukan rekap apa yang akan mereka berikan pandangan, dan ini masih tahap awal masih indikatif,” kata Aziz seraya menjelaskan selanjutnya fraksi akan melakukan pembahasan dan Komisi III DPR RI akan memanggil lagi Polri untuk mencapai pagu definitif setelah 16 Agustus 2019. (rep/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *