METROPOLITAN – Masuknya Lintas Rel Terpadu (LRT) ke Kota Bogor, membuat pemerintah di bawah komando Bima Arya dan Dedie Rachim ini langsung bermanuver dengan membuat sejumlah kebijakan baru. Semua dilakukan demi sinergitas program antara pemerintah pusat dengan daerah.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan, secara umum semua kebijakan saat ini sedang dalam pembahasan. Terminal Baranangsiang dan Tanahbaru adalah dua lokasi yang digadang bakal menjadi opsi pemberhentian LRT. “Kami masih akan membahas di mana LRT ini mendarat,” kata Dedie.
Ia menjelaskan, megaproyek ini dipastikan akan memasuki Kota Hujan sekitar September 2019. Pembahasan ini harus rampung pada satu hingga dua pekan ke depan. ”Pemerintah pusat akan melakukan pelelangan pada September. Intinya kita akan matangkan semua dalam satu dua minggu ke depan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Koperasi Angkutan Kota Kauber Kota Bogor, Parid Wahdi, mengaku tidak keberatan dengan hadirnya konsep moda transportasi anyar yang bakal mewarnai Kota Bogor. Meski begitu, orang nomor satu pada badan hukum Kauber itu meminta pemerintah tegas dalam pembagian tugas pokok dan fungsi setiap moda transportasi.
“Yang jadi masalah itu kalau moda transportasinya tidak jelas. Artinya, satu sama lain tumpang tindih. Intinya, selama itu jelas bagi kami tidak jadi masalah,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Jimmy Hutapea, mengaku tidak bisa berkomentar banyak mengenai ini. Pihaknya belum memahami konsep konkret moda transportasinya seperti apa.
“Saya belum terlalu paham dengan konsep LRT. Jika ada dua konsep moda transportasi, itu pasti hanya di koridor utama tidak mungkin masuk ke pelosok,” tutupnya. (ogi/c/ yok/py)
