Disidak Bima, Pemborong Ngumpet

by -

METROPOLITAN – Megaproyek pembangunan jalan layang atau flyover Jalan RE Martadinata, Kecamatan Bogor Tengah, diklaim baru mencapai 40 persen. Persoalan makin pelik lantaran belum selesainya izin dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait perlunya penurunan kabel listrik aliran atas yang ‘menghalangi’ proses pembangunan serta belum selesainya pembebasan lahan milik warga. Hal itu terungkap dalam inspek­si mendadak (sidak) yang dilakukan Wali Kota Bogor, Bima Arya, Kamis (18/7) siang.

Masyarakat pun berta­nya-tanya soal kemungkinan proyek ini bisa rampung akhir tahun sesuai target atau ma­lah molor dari waktu yang ditentukan. Meski begitu, Bima mengaku progres 40 persen per pertengahan Juli ini masih disebut sesuai jad­wal. “On the track lah, sekitar 40 persen. Memang di tanggal-tanggal ini harus 40 persen,” terang Bima saat ditemui Metropolitan di bilangan Ah­mad Yani, kemarin.

Politisi PAN itu mencatat, ada dua poin penting yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi kontraktor agar bisa menyelesaikan peker­jaan sesuai waktu yang di­targetkan. Pertama soal kabel atas aliran listrik yang men­jadi milik PT KAI harus se­gera diselesaikan kontraktor untuk disesuaikan kebutuhan pekerjaan.

Kedua, masih adanya lahan milik warga yang masih men­jadi sengketa lantaran belum mendapat penggantian pem­bebasan lahan. Diketahui, megaproyek senilai Rp105 miliar dari Anggaran Penda­patan Belanja Nasional (APBN) dengan skema multi years ini dikerjakan pemerintah pusat. Namun persoalan pembebasan lahan menjadi tugas Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor mel­alui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan alokasi biaya sekitar Rp14 miliar pada APBD 2018.

Pemkot pun berupaya mengambil langkah persua­sif melalui komunikasi dengan pemilik lahan. Selain itu, ia juga akan berkomunikasi dengan Pengadilan Negeri (PN) IIB Kota Bogor agar per­masalahan ini bisa segera diselesaikan. “Ada lahan (warga, red) yang masih seng­keta. Tapi sudah kita titipkan, konsinyasi ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor, Insya Allah segera selesai karena akan dibacakan pengadilan. Kita monitor terus dan koor­dinasi dengan mereka kok agar sesuai jadwal,” ungkapnya.

Selepas sidak, tak ada satu pun perwakilan dari kontrak­tor yang memberikan kete­rangan kepada awak media yang sejak siang hari menung­gu keterangan resmi dari PT Brantas Abipraya Persero sebagai pengembang. Usai mendampingi F1, pekerja dan manajemen buru-buru me­ninggalkan lokasi tanpa mengeluarkan keterangan.

Sekadar diketahui, peng­gantian lahan seluas 190 me­ter persegi atas nama Ayadi di Jalan RE Martadinata, RT 06/06, Kampung Lebakjawa, Kelurahan Kebonpedes, Ke­camatan Tanahsareal yang terdampak proyek belum juga dicairkan. Uang peng­gantian tersebut dititip mela­lui konsinyasi di PN Bogor.

Beberapa waktu lalu, per­wakilan ahli waris, Nur Aeni, mengaku pernah kecewa ter­hadap Pemkot Bogor, Badan Pertanahan Negara (BPN) dan PN Bogor lantaran proses dari pengadilan sudah dila­kukan sejak 2016 melalui surat penetapan atas pem­bayaran tanah tersebut. Namun selama mengurus, uang belum bisa turun. “Padahal pembangunan sudah jalan. Kecewa lah, makanya kami pasang spanduk bentuk ke­kecewaan,” katanya.

Ia melanjutkan, pada kete­tapan dari PN Bogor melalui surat Nomor 15/Pdt.P.Cons/2016/PN.Bgr, ba­hwa tanah atas nama Ayadi di Jalan RE Martadinata, RT 06/06, Kelurahan Kebonpedes, Kecamatan Tanahsareal, mendapatkan ganti rugi uang atas tanah seluas 190 meter persegi Rp1.140.000.000 dan bangunan senilai Rp91.300.000 yang terdampak pembangu­nan flyover di Jalan RE Mar­tadinata. “Total uang penggantiannya Rp1,23 miliar. Itu juga kami tidak keberatan. Karena itu yang hitung dinas ya, kami sih nggak,” tuntasnya. (ryn/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *