Gerindra Ikut Minta Jatah Kursi MPR

by -

METROPOLITAN – Ketua DPP Par­tai Gerindra, Sodik Mujahid, men­gharapkan kursi ketua MPR pada periode 2019-2024 diisi kader partainya. Hal ini dinilai bisa lebih memperkuat semangat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Sodik pun menganggap penempatan kader Gerindra di kursi ketua MPR bisa jadi solusi terbaik. Sebab, jabatan ketua DPR di periode mendatang akan diberikan otomatis kepada kader PDIP sebagai partai politik pemenang Pe­milu 2019.

”Semangat rekonsiliasi pertama ha­rus diwujudkan wakil rakyat anggota MPR, dari angggota DPR dan DPD, terutama oleh pemimpin partai dalam menetapkan ketua MPR. Dengan se­mangat itu, maka komposisi terbaik adalah ketua MPR dari Gerindra, ketua DPR dari PDIP dan Presiden adalah Joko Widodo,” kata Sodik.

Baca Juga  KPK Usut Kasus Korupsi Bank Century

Semangat rekonsiliasi, men­urut Sodik, adalah memper­kokoh kembali semangat ke­bersamaan demi kepentingan kesatuan dan persatuan bangsa. Hal itu dianggap pen­ting sebagai modal memper­kuat kembali kedaulatan dan kemajuan Indonesia di ber­bagai bidang.

Semangat itu pula yang ke­mudian menjadi dasar Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, bertemu Presiden terpilih Joko Widodo. ”Hanya atas dasar inilah, maka Pra­bowo Subianto dengan ri­siko dikecam bahkan diting­galkan sebagian pendu­kungnya berani melakukan pertemuan dengan Jokowi,” ujarnya.

Sekadar diketahui, sejauh ini sudah ada dua parpol yang berambisi menempatkan ka­dernya di pucuk pimpinan MPR. Mereka adalah Golkar dan PKB. Ketum Golkar, Air­langga Hartanto, mengatakan, partainya siap bersaing untuk meraih kursi ketua MPR.

Baca Juga  Kang Emil: Jangan Termakan Isu SARA

Menyikapi hal itu, Wakil Se­kretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan, tak ada ketentuan dalam peraturan Undang-Undang MD3 yang melarang kader partainya un­tuk dipilih dan menduduki jabatan sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 meski sudah mendapatkan jatah kursi Ke­tua DPR.

Menurut dia, kursi ketua MPR masih bebas diperebutkan partai manapun, asalkan di­sepakati anggota MPR dalam sidang paripurna. ”Bagi PDI Perjuangan memang tidak ada ketentuan bahwa kalau sudah memiliki ketua DPR maka tidak boleh memiliki ketua MPR, tidak ada ketentuan di MD3 maupun tatib MPR,” kata Ba­sarah.(cnn/rez/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.