METROPOLITAN – 2016 silam adalah awal masuknya program Kampung Keluarga Berencana (KKB) ke Kota Bogor. Kelurahan Pasir Jaya di Kecamatan Bogor Barat adalah daerah perdana yang merasakan dampak dari program tersebut. Seiring berjalannya waktu, KKB terus bermunculan disejumlah wilayah di Kota Bogor. Hingga tahun ini, dari 68 kelurahan di Kota Bogor, 25 diantaranya sudah memiliki program yang digagas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tersebut.
Kepala Seksi dan Penyuluhan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Bogor, R. Diana Rahmita, mengaku, memonitoring dan mengevaluasi sejumlah wilayah tertinggal. Semua itu dilakukan sebagai langkah yang harus diambil pemerintah daerah.
Berdirinya KKB sendiri tidak dipilih secara sembarang. Angka kepadatan penduduk tertinggi, rendahnya indeks pendidikan masyarakat, hingga buruknya lingkungan di wilayah adalah sedikit gambaran kriteria untuk berdirinya KKB.
“Kalau syarat utamanya itu harus ’ter-ter’. Mau terkumuh, terbelakang, tertinggal. Pokoknya itu syarat utamanya. Jadi, tidak semata-semata untuk KB saja. Semua aspek sosial kita sentuh” kata Diana, saat ditemui wartawan koran ini, beberapa waktu lalu.
Namun, sayangnya keberadaan kampung ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang dicanangkan, baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Terpisah, Ketua Kampung KB, Kampung Pangkalan Raya, RT04/02, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Dody Rochyadi, menceritakan sejarah berdirinya KKB di wilayahnya. Menurutnya, tepat Januari 2019, dirinya ditawarkan untuk menjalankan program dari pemerintah provinsi tersebut. Dody yang juga menjabat sebagai ketua RW 02, dengan tegas mengaku siap menjalankan hal ini.
“Kami berdiri belum lama baru awal tahun kemarin, saya ditawarkan sanggup tidak kalau untuk membentuk KKB dibawah naungan BKKBN Provisi Jawa Barat. Saya jawab saja sanggup. Begitu awal mula adanya KKB ini,” bebernya.
Dody pung mengamini, jika hingga awal dibentuk perhatian dari BKKBN sangatlah kurang. Bahkan, para pengurus KKB harus merogoh kocek pribadi demi terlaksaananya sejumlah program yang dicanangkan.
“Rp10 ribu setiap pekan dan perkumpulan, para pengurus saling patungan demi menopang program yang ada,” bebernya.
Dody juga tak menyangkal, jika kehadiran BKKBN ke wilayahnya hanya pada saat persemian KKB, tepatnya pada saat pemasangan gapura selamat datang di Kampung KB.
“Sampai saat ini dana yang kita gunakan untuk kegiatan masih menggunakan swadaya dari warga. Alhamdulillah, setiap kali ada pertemuaan dalam satu minggu kita iuran Rp10 ribu/warga,” tukas Dody. (ogi/c/yok)
