Pemkab Sukabumi Batasi Tugas Wartawan

METROPOLITAN – Ran­cangan Peraturan Daerah (Raperda) soal Komunikasi, Informasi dan Persandian (KIP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi Tahun 2018 menuai protes dari ka­langan jurnalis. Raperda itu dianggap mengekang kebe­basan pers.

Raperda yang masih dibahas di DPRD itu mendapat peno­lakan dari sejumlah organi­sasi wartawan, yaitu PWI dan Sukabumi Journalist Forum (SJF).

Raperda tersebut terdiri dari 35 pasal, di mana pada Pasal 15 diatur ketentuan wartawan yang meliput di Pemkab Sukabumi harus memiliki  rekomendasi dari Diskominfo. Bagi wartawan yang tidak memilikinya akan dikenai sanksi administrasi dan paling berat dilaporkan ke Dewan Pers.­

”Ada dalam Pasal 15 Ayat 2 secara tegas bahwa pemerin­tah daerah berupaya mem­batasi tugas jurnalis. Setiap mau liputan sesuatu di ling­kungan, mereka harus ada rekomendasi. Artinya ketika kita menjalankan tugas jur­nalistik harus memproses izin dulu baru boleh liputan,” kata Ketua SJF Toni Kamajaya, Selasa (9/7).

Menurutnya, aturan itu ber­tentangan dengan UU No 40 tentang Pers yang saat ini telah ada. ”Kami minta hen­tikan pembahasan Raperda KIP. Kita mengedepankan kepentingan dan kelangs­ungan profesi jurnalis di Su­kabumi. Hentikan atau kami akan menempuh jalur hukum,” pintanya.

Pendapat sama dikatakan Ketua PWI Kota Sukabumi Abu Hanifah yang juga me­nyoal Pasal 15 dalam Raper­da tersebut. Dalam pasal itu, jurnalis akan dikenakan denda administratif ketika saat meliput tidak mengantongi rekomendasi perangkat dae­rah.

”Jelas kami mempertanyakan, raperda ini mengacu pada payung hukum yang mana? Sebab, tidak ada payung hu­kum lain di bawah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sekarang begini, ketika ran­cangan ini disahkan menjadi perda, sementara acuan jur­nalis kepada UU No 40 dan merasa dihalangi, bisa saja mereka yang dilaporkan ka­rena dianggap menghalangi tugas jurnalistik,” kata Hanif.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Informasi dan Komu­nikasi Publik Dinas Komuni­kasi Informatika dan Persan­dian (Diskominfo) Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri, mengaku raperda itu dirancang jauh sebelum dirinya men­duduki jabatan saat ini.

Herdy mengaku tidak se­pendapat juga dengan poin yang mengatur kerja jurnalis tersebut. ”Perda sudah diba­has lama sebelum saya masuk. Ketika saya tahu, saya langs­ung ngotot minta diubah. Padahal cukup dengan jur­nalis yang medianya memi­liki badan hukum di Indone­sia saja, tidak perlu melebar mengatur tugas jurnalistik,” singkatnya. (de/feb/run)