Terancam Digusur, Pedagang Surati Menteri

by -

METROPOLITAN – Rencana pembangunan Apartemen Grand Park Pakuan City (GPPC) di Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, rupanya tak hanya meresahkan warga terdampak, puluhan pedagang yang berada tepat di depan lokasi proyek pun terancam digusur.

Salah seorang pemilik warung makan Berkah, Arif, menceritakan, lahan yang ditempatinya bersama peda­gang lain sejak sekitar 30 tahun lalu itu merupakan lahan milik Jasamarga sebagai ben­tuk CSR dan menjadi binaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta tidak dikomer­sialkan. Selama itu, pihaknya merasa hubungan pedagang dengan Jasamarga cukup baik.

”Pada 10 tahun lalu pernah ada wacana mau disewakan. Kita sambut baik kalau mau disewakan, tapi nggak ada tindak lanjutnya. Kok sekarang tiba-tiba pengembang (apar­temen) menyurati kita untuk mengosongkan lahan. Alasan­nya, mereka sudah sewa (ke Jasamarga, red). Aneh lah,” katanya kepada awak media, kemarin.

Baca Juga  Catat, Relokasi Lapak PKL Gratis

Walaupun ada surat pengo­songan, tambah Arif, Jasam­arga sebagai pemilik lahan atau Pemerintah Kota (Pem­kot) Bogor sebagai pemangku wilayah yang lebih berhak bukan dari pengembang. Be­lum lagi hingga kini pemilik lahan belum pernah datang menemui pedagang atau sur­vei ke lokasi untuk menyam­paikan wacana penyewaan lahan.

Alhasil, pihaknya ber­sama puluhan pedagang lain menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra­kyat per 25 Juli untuk permo­honan meninjau kerja sama antara Jasamarga dan peng­embang seperti apa.

”Kami mau cek kebenaran­nya. Kecewa lah, kalau me­mang mau disewa, kenapa nggak menawarkan ke kami dulu yang sudah puluhan tahun di situ? Ini kok peng­embang sekarang yang mau relokasi kami karena katanya sudah kerja sama sewa lahan ini,” keluhnya.

Tak hanya itu, ia juga meny­ayangkan pengembang yang dinilai semena-mena karena sudah menyurati pedagang untuk segera dikosongkan lahan, padahal bukan pemi­lik lahan. Tindakan itu dinilai tidak beretika.

Baca Juga  Nungki Didukung PKL Bojonggede

”Suratnya aneh, tenggat waktunya saja pada 30 Juli 2018, padahal tanggal terbit surat pada 23 Juli 2019. Kelihatan nggak profesional saja,” ujarnya.

Polemik makin tak karuan lantaran apartemen besutan PT Gapura Pakuan Properti itu bermasalah dengan warga terdampak yang kini menuntut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen delapan lantai itu dicabut. Spanduk penolakan terhadap pembangunan apartemen bertebaran di banyak titik. Beberapa terpampang di de­pan rumah milik warga ter­dampak di sekitar proyek.

Penolakan tersebut dida­sari dugaan maladministrasi yang dilakukan pengembang lantaran IMB bisa terbit, pa­dahal warga terdampak langs­ung merasa tidak dilibatkan dalam proses perizinan. Kelu­arnya izin itu juga sebagai bentuk ingkar janji dari wali kota.

Baca Juga  Bima Arya: 90 Persen Pasien Covid-19 merupakan OTG

Meski begitu, belum ada tanda-tanda warga akan me­nemui F1 untuk menagih janjinya. Pemkot Bogor seakan lepas tangan dan menyerah­kan sosialisasi kepada peng­embang untuk membuat kesepahaman dengan warga yang menolak.

”Intinya, pemkot melalui sekda sudah melakukan ko­ordinasi dengan warga dan sudah ada titik temu yang positif,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.

Mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menambahkan, jika masih ada warga yang belum tera­komodasi tentu harus diko­ordinasikan dengan tokoh-tokoh di salah satu kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah itu bersama pengembang apartemen. ”Pemkot kan su­dah melakukan proses ber­tahap sampai pada peng­eluaran izin. Itu harus diikuti. Lagi pula keberadaan apar­temen kan sebetulnya bisa ditata,” tuntas Dedie. (ryn/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *