746 Aset Pemkot Ikut PTSL

by -

METROPOLITAN – Per­soalan tertib administrasi masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor yang harus segera disele­saikan. Tak tanggung-tang­gung, ratusan hingga ri­buan bidang aset pemkot rupanya belum memiliki sertifikat.

Badan Pertanahan Nasio­nal (BPN) Kota Bogor men­catat, ada sekitar 746 bidang aset milik Pemkot Bogor yang belum bersertifikat dan tengah dimasukkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Sebenarnya aset Pemkot Bogor tinggal 746 bidang yang belum bersertifikat, yang kita masukan ke pro­gram PTSL dan ditarget selesai 2009 itu sisa dari 1.246 bidang diluar jalan yang belum sertifikasi,” te­rang Kepala Badan Pertana­han Nasional (BPN) Kota Bogor, Ery Juliani Pasoreh, saat ditemui di Lippo Plaza Keboen Raya, kemarin.

Penyelesaian sertifikasi itu mendapat pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, jika mengandalkan kegiatan ru­tin pada Anggaran Penda­patan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor hanya bisa me­nyelesaikan 30 bidang pertahunnya . Maka dari itu, sisanya ‘dialo­kasikan’ ke program PTSL.

Baca Juga  Kecamatan Tajurhalang Berikan Pelayanan Akta Gratis

Ia mengklaim bisa menge­jar penyelesaian ratusan bidang itu dalam waktu dekat. Meskipun banyak kendala di lapangan, terlebih saat dilakukan pengukuran.

“Ratusan itu bisa terkejar tahun ini, selama dari (bi­dang) aset (pemkot) bisa menunjukkan batas. Kesu­litannya itu petunjuk batas di lapangan. Kalau syarat PTSL malah lebih gampang. Admininstrasi bisa cepat, yang sulit itu petunjuk ba­tasnya. Kami banyak mene­mui kesulitan,” paparnya.

Selain itu, Ery mengakui proses pengukuran berjalan lancar sesuai target dan se­bagian besar tidak berma­salah. Ada satu dua bidang, namun Ery enggan menyebut di mana saja. “Ada satu-dua, nggak banyak kok dan itu bisa diselesaikan bertahap,” ujarnya.

”Tahun depan PTSL masih ada, kita menyisir sisa-sisa yang belum bersertifikat. Kan ada 217.000 bidang. Semua sudah diukur, tapi kalau mau menerbitkan sertifikat harus ada surat-suratnya. Walaupun sudah terukur kalau belum ada surat belum bisa diter­bitkan. Untuk seluruh bidang enam kecamatan sudah teru­kur, tinggal tersisa Bogor barat tinggal 3.000-an,” be­bernya.

Baca Juga  4 Sektor Ini Siap Isi Kawasan Industri Halal

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menutur­kan, ada sekitar 1.200 aset Pemkot Bogor yang belum bersertifikat alias status ke­pemilikannya belum 100 persen. Ia mengungkapkan, pihaknya sudah sepakat dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk per­cepatan sertifikasi dengan memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistema­tis Lengkap (PTSL).

”Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sanggupnya 53 per tahun ini di sertifikat. Kalau dihitung, baru akan selesai 6-7 tahun. Untuk pengukuran, peta bi­dang itu perlu tenaga ahli. Sepakat dibantu lewat PTSL,” katanya.

Ia mengakui persoalan bu­kan cuma soal anggaran, tapi juga teknis pengukuran peta bidang yang memerlu­kan waktu lama. Apalagi jumlah yang belum berser­tifikasi cukup banyak.

Baca Juga  Sidak Mal Boxies, Dewan Sebut Pengusaha Bedegong

”Setelah rapat dengan KPK beberapa waktu lalu, ada kesanggupan untuk 1.200 itu selesai sampai dua tahun kedepan,” paparnya.

Ade Sarip melanjutkan, per­soalan administrasi sertifi­kasi bidang lahan aset bukan hal urgen. Hanya saja dengan sertifikasi aset, program pembangunan atau pemeli­haraan lebih tertata dan rapi. Juga lebih mudah karena ke­jelasan kepemilikan. ”Tidak urgen juga sih. Tapi kan ya senang aja, dibantu. Terser­tifikasi kan Bagus juga kalau ada pembangunan,” tuntasnya. (ryn/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.