Damkar Kekurangan Anggota Aktif

by -
EVAKUASI: Anggota Damkar Kota Bogor saat memadamkan kebakaran di Kota Bogor, beberapa waktu lalu. Jumlah armada dan personel Damkar di Kota Hujan nyatanya belum ideal dalam mengkaver potensi kebakaran.

METROPOLITAN – Setiap tahunnya, Kota Bogor men­galami ratusan kejadian ke­bakaran di enam kecamatan. Dengan pertumbuhan pen­duduk yang mencapai 1,06 juta jiwa, sejalan makin ba­nyaknya bangunan, rupanya jumlah armada dan personel Pemadam Kebakaran (Dam­kar) di Kota Hujan belum ideal dalam mengkaver po­tensi kebakaran.

Kepala Bidang Damkar pada Satpol PP Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, men­gatakan, hingga saat ini bidang yang dipimpinnya itu hanya memiliki delapan armada pemadam kebakaran yang disebar di tiga mako, yakni Mako Cibuluh, Yasmin dan Sukasari. Selain itu, ada 12 armada damkar yang tidak aktif lantaran kondisinya ru­sak dan tak bisa beroperasi karena usia uzur. ”Paling ba­nyak armada kita stay di Mako Cibuluh, karena luasan­nya paling memungkinkan dibanding Sukasari atau Yas­min,” katanya.

Antisipasi kejadian kebakaran di Kota Bogor, damkar saat ini baru memiliki 72 anggota un­tuk mengkaver wilayah 118,5 hektare tersebut. Dari jumlah itu, sebagian besar merupakan anggota dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS). ”Anggota aktif 72 orang. Hanya dua orang yang non-PNS,” imbuhnya.

Dari standar yang ada, me­lihat pertumbuhan penduduk yang kini mencapai lebih dari satu juta jiwa, jumlah itu sangat jauh dari ideal. Dari standar NFC, satu petugas berbanding 10.000-30.000 penduduk. Sedangkan, men­urut Peraturan Menteri Pem­berdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) satu petugas ber­banding dengan 5.000 jiwa penduduk. ”Saya lihat permen itu, makanya dengan penduduk satu juta jiwa, idealnya kita punya 145 anggota aktif dengan delapan unit yang ada,” ungkap Marse.

Sehingga pihaknya mendo­rong ada penambahan petu­gas aktif dengan status non-PNS. Baginya, penambahan personel dianggap lebih urgent dibandingkan pengadaan armada. Selain melihat kebu­tuhan ideal sesuai standar, ia mengaku dengan lebih ba­nyak personel akan mem­buat armada yang ada lebih efektif.

”Kita lebih condong penam­bahan personel ketimbang armada. Kita bakal lebih op­timal dan efektif dalam ope­rasional armada kalau perso­nelnya memadai. Inginnya tahun depan bisa merealisa­sikan penambahan personel aktif non-PNS dulu,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Formasi, Data dan Penatau­sahaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur (BK­PSDA) Kota Bogor, Aries Hen­dardi, menuturkan, Pemkot Bogor mengusulkan jumlah formasi untuk penerimaan 2019 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro­krasi (Kemenpan-RB) berjum­lah 296 formasi. Yang terdiri dari 89 formasi CPNS dan 217 formasi untuk PPPK.

“PPPK belum ada, baru pe­gawai non-PNS yang tersebar di beberapa dinas. Pada 2018 penerimaan dan pemberkasan, tapi BKN-nya belum ada perin­tah lanjut. Nah untuk usulan 2019 296 formasi, di berbagai bidang,” pungkas Aries. (ryn/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *