Dari 4.168 Aset, Baru 477 Bersertifikat

by -
TERBENGKALAI: Inilah salah satu aset pemkot yang belum bersertifikasi. Pemkot butuh ‘bantuan’ Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk percepatan sertifikasi aset.

METROPOLITAN – Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor tengah berupaya keras agar bisa tertib administrasi, termasuk me­menuhi sertifikasi aset-aset pemkot yang dimiliki. Apalagi dari 4.168 aset keseluruhan, nyatanya baru 477 aset yang diketahui memiliki sertifikat. Sisanya, pemkot butuh ‘ban­tuan’ Badan Pertanahan Na­sional (BPN) untuk percepatan sertifikasi aset.

Percepatan sertifikasi aset Pemkot Bogor masuk ren­cana aksi strategis dalam upaya proses pengamanan aset melalui legalitas formal. Ada tiga upaya yang dilakukan, yakni pencatatan, lalu peng­amanan di lapangan dengan memasang tanda batas hing­ga legalitas formal dalam bentuk sertifikat.

“Aset keseluruhan pemkot ada 4.168 aset, itu keseluruhan aset jalan hingga di luar jalan. Nah yang bersertifikat baru 477 aset. Sedangkan untuk aset nonjalan itu ada 1.247 bidang. Untuk percepatan, kita sudah usulkan melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red)-nya BPN Kota Bogor,” kata Sekretaris Badan Peng­elola Keuangan dan Aset Dae­rah (BPKAD) Kota Bogor, Lia Kania Dewi, saat ditemui Metropolitan di ruangannya, kemarin.

Baca Juga  Jokowi Bagikan 4.000 Sertifikat Tanah

Pemkot Bogor, sambung dia, baru mengajukan 770 bidang aset yang diusulkan untuk diikutsertakan dalam PTSL. Hingga 22 Agustus sudah ada 218 bidang tanah yang sudah diukur BPN dalam program nasional itu.

Ia mengakui proses itu tidak mudah. Pihaknya sempat mengumpulkan lurah-lurah se-Kota Bogor untuk mem­bantu maping di lapangan terkait pengukuran aset pe­merintah daerah itu. “Proses pengukuran patok itu butuh waktu,” imbuhnya.

Lia merasa pemkot terbantu dengan adanya PTSL ini, lan­taran anggaran yang dialoka­sikan untuk sertifikasi aset per tahun ‘hanya’ berada di angka Rp250 jutaan yang baru bisa mengukur hingga terbit 25-30 bidang. Memang, pemkot baru bisa mengajukan proses serti­fikasi melalui PTSL pada 2019 ini, karena tahun-tahun sebe­lumnya, program ini dipriori­taskan untuk membuat serti­fikat bagi masyarakat umum, bukan instansi.

“Tahun lalu saja, masukan 30 bidang yang jadinya 25 bidang di alokasi belanja tahunan,” terangnya.

Baca Juga  Pertanian Jadi Aset Warga Cibeutengmuara

Ia mencontohkan aset-aset pemkot yang sedang diikut­sertakan dalam PTSL, di an­taranya lahan di Pasar Warung­jambu dan lahan di Kayuma­nis yang di antaranya kini ditempati BPBD. Selain itu, ada pula aset Pemkot yang baru saja merampungkan sertifikasi, di antaranya La­pangan Taman Sempur, Balai Kota Bogor hingga Gelanggang Olahraga (GOR) Pajajaran.

“Yang di Kayumanis itu lu­asnya besar, sampai 12 ribu meterpersegi, sudah lama prosesnya, tapi belum jadi-jadi. Ada sebagian mau di­buat IPAL terpadu, sebagian rencananya mau dibuat sta­dion ya,” ucapnya.

BPN Kota Bogor sendiri mencatat, ada sekitar 746 bi­dang aset milik Pemkot Bogor yang belum bersertifikat, dan tengah dimasukkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Sebenarnya aset Pemkot Bogor tinggal 746 bidang yang belum bersertifikat, yang kita masukan ke program PTSL dan ditarget selesai tahun ini, itu sisa dari 1.246 bidang di­luar jalan, yang belum serti­fikasi,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, Ery Juliani Pasoreh.

Baca Juga  Empat Jabatan Kadis Mulai Dilelang

Penyelesaian sertifikasi itu juga mendapat pendamping­an dari Komisi Pemberanta­san Korupsi (KPK). Apalagi jika hanya mengandalkan kegiatan rutin pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, hanya bisa menyelesaikan 30 bidang pertahunnya.

Maka sisanya ‘dialokasikan’ ke program PTSL. Ia mengklaim bisa mengejar penyelesaian ratu­san bidang itu dalam waktu dekat. Meskipun, diakui ba­nyak kendala di lapangan, terlebih saat dilakukan pen­gukuran.

“Ratusan itu bisa terkejar tahun ini, selama dari (bidang) aset (pemkot) bisa menunju­kan batas. Kesulitannya itu petunjuk batas di lapangan. Kalau syarat PTSL malah lebih gampang. Admininstrasi bisa cepat, yang sulit itu petunjuk batasnya, kami banyak me­nemui kesulitan,” papar Ery.

Selain itu, ia mengakui pro­ses pengukuran berjalan lan­car sesuai target dan seba­gian besar tidak bermasalah. “Ada satu-dua, nggak banyak kok, dan itu juga bisa disele­saikan bertahap,” pungkas Ery. (ryn/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.