Dinkes Sidak Penerapan Perda KTR

by -
SIDAK: Dinkes Kota Bogor bersama Satpol PP dan Bapenda usai meninjau dan sidak ke seluruh wilayah se-Kota Bogor terkait peraturan Perda KTR, kemarin.

METROPOLITAN – Mening­katkan kesadaran masyarakat terhadap penerapan Peratu­ran Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor melakukan penin­jauan dan inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah se-Kota Bogor selama 25 hari terhitung Agustus-September. Sidak KTR itu juga jadi salah satu imple­mentasi penegakan Perda KTR Nomor 10 Tahun 2018 tentang revisi Perda KTR Nomor 12 Tahun 2009.

“Tujuannya jelas, untuk me­ningkatkan kepatuhan ter­hadap Perda KTR, di antara­nya menertibkan reklame dan display rokok. Ada beberapa di warung dan toko, tapi seluruh wilayah juga kita sidak,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) pada Dinkes Kota Bogor, Erna Nu­raena, kemarin.

Selama 25 hari, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk tim terpadu yang tak hanya meli­batkan Dinkes Kota Bogor, tapi juga Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Satgas KTR kecamatan dan kelurahan, puskesmas setem­pat hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli KTR.

Ke depan, sambung dia, kegiatan ini akan dilaksanakan terus-menerus secara rutin dan terpadu. Tidak cuma warung dan toko, tapi akan melibatkan wilayah yang ma­suk Perda KTR. “Bulan ini kegiatan kita laksanakan di Kota Bogor, di enam kecama­tan dan 68 kelurahan 25 hari berturut-turut. Seperti saat ini (kemarin, red) kita lakukan di Kecamatan Bogor Tengah,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kese­hatan (Dinkes) Kota Bogor, Rubaeah, mengatakan, dalam pasal tujuh pada perda terse­but, dengan revisi, ada sekitar delapan wilayah yang dite­tapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Yakni, tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain atau berkumpulnya anak-anak, kendaraan angkutan umum, lingkungan tempat belajar-mengajar, sarana kesehatan dan sarana olahraga.

Dia mengakui, dari kedelapan wilayah tersebut, KTR tempat umum menjadi tempat paling banyak pelanggarannya diban­ding tempat lain. Padahal, sosialisasi dan upaya penega­kan sudah dilakukan bersama Satpol PP Kota Bogor dengan laporan tindak pidana ringan (tipiring) setiap bulan.

“Masing-masing ada pening­katan pelanggaran yang ber­beda, paling parah itu tempat umum, seperti restoran, hotel, kafe dan tempat hiburan. Tingkat kepatuhan di sana rendah. Kalau instansi kese­hatan, pendidikan, hampir 90 persen patuh ya,” katanya.

Rubaeah menekankan per­da itu diterapkan bukan untuk melarang para perokok, namun lebih pada kontrol dan men­gatur orang merokok tidak pada tempatnya. Sosialisasi yang dilakukan berkutat pada kepatuhan sesuai aturan agar tak melanggar merokok di delapan kawasan yang sudah ditentukan.

Setelah 10 tahun berjalan, tambah dia, baru tahun ini dinkes bakal melakukan pe­nelitian untuk mendata jum­lah perokok dan mendapatkan referensi tentang perokok, kerja sama dengan lembaga pendidikan kampus Univer­sitas Indonesia (UI). Hasilnya akan menentukan ampuh tidaknya Perda KTR sejak di­terapkan pada 2009 itu, be­serta revisi yang masih diso­sialisasikan hingga saat ini.

“Kita baru ada penelitian sekarang, setelah 10 tahun. Referensinya kita ingin lihat mulai dari usia, kapan mulai merokok, lalu pengaruh yang paling besar seorang perokok itu dari mana, apakah dari keluarga, orang tua atau dari iklan yang berseliweran. Itu kita akan lihat Perda KTR ini punya dampak atau tidak, ada hasilnya atau tidak. Dijadwal­kan selesai akhir tahun data­nya sudah ada,” pungkas wanita berkacamata itu. (ryn/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *