Korban Mati Lampu Gugat PLN

by -

METROPOLITAN – Badan Perlindungan Konsumen Na­sional (BPKN) mendorong korban mati lampu massal Ja­karta dan Banten menggugat PLN. Sebab, mati lampu massal Jakarta-Banten sejak Minggu (4/8) merugikan kon­sumen. Koordinator Komisi Kerja Sama dan Kelembagaan BPKN Nurul Yakin Setyabudi mengatakan, nantinya gugatan mandiri itu bisa diajukan masyarakat.

”BPKN juga mendorong konsumen yang dirugikan secara signifikan oleh pemadaman massal untuk mengajukan gugatan mandiri atau class action bersama LP­KSM,” kata Nurul, Senin (5/8).

Sebab, jelasnya, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang bahwa hak konsumen tenaga listrik diatur dalam Pa­sal 29 Ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur salah satu hak kon­sumen tenaga listrik, yaitu mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

Ia menambahkan, pada Pe­raturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017, Pasal 6 juga turut mengatur terhadap ada­nya kompensasi pengurangan tagihan listrik kepada konsumen. Kendati konsumen berhak mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus, BPKN juga mengajak agar konsumen tetap bijak dalam memanfaat­kan penggunaan listrik.

“Bagi konsumen juga mem­beri pelajaran tentang penting­nya listrik bagi kehidupan, sehingga mau menggunakan listrik secara bijak, serta mulai ikut mendukung program list­rik energi terbarukan seperti penggunaan panel surya di perumahan, energi mikro hidro atau sumber energi terbarukan lainnya,” ujar Nurul.

Sementara itu, Yayasan Lem­baga Konsumen Indonesia (YLKI) bersama Lembaga Ban­tuan Hukum (LBH) Jakarta dan Forum masyarakat sipil lain membuka posko pengaduan atas kerugian akibat pemada­man listrik massal. Aduan itu diperuntukkan bagi siapa pun yang dirugikan atas pemadaman listrik yang secara tiba-tiba dilakukan PLN.

”Untuk proses pengaduan, kami akan buat suatu posko untuk pengaduan konsumen. Jadi dari YLKI, Forum Warga Jakarta (Fakta) dan LBH akan secara bersama membuka po­sko itu untuk melakukan sua­tu gugatan. Baik itu pribadi atau berkelompok dari konsumen tersebut,” ujar Koordinator Pengaduan YLKI Sularsih saat jumpa pers di gedung LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Gugatan itu nantinya tergan­tung konsumen akan mengaju­kan secara berkelompok atau tidak. Pihaknya akan memfa­silitasi jika konsumen hendak mengajukan gugatan. ”Ini nanti tergantung dari sisi kon­sumennya. Apakah konsumen mau bergabung atau secara kelompok. Ini bisa bergabung atau tidak. Kami memfasili­tasi jika konsumen ingin mengajukan gugatan atau tidak. Kami akan menyampaikan kepada teman-teman lawyer,” ujarnya.

Ia menilai PLN tidak ber­tangung jawab terhadap kon­sumen karena tidak membuka manajemen krisis untuk peng­aduan masyarakat. Untuk itu, Sularsih bersama forum lain menyediakan posko yang ber­tempat di masing-masing kan­tor tersebut.

”Karena ini sebagai rasa tang­gung jawab kami untuk bisa membantu masyarakat. Jadi kita akan membuka posko, membuka kanal yang mana dari PLN dalam hal ini dari pelayanan publik belum mem­buka kanal itu, kita yang akan membantu masyarakat mem­fasilitasi itu,” ucapnya.

”Poskonya bersamaan dengan LBH Jakarta dan Fakta di sini dan di YLKI juga. Artinya kon­sumen bisa memilih ke mana tempat yang paling terdekat untuk mereka,” imbuhnya.

Terpisah, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri akan mengin­vestigasi penyebab terjadinya peristiwa listrik padam di se­bagian Jawa pada Minggu (4/8). Jika terbukti ada kesalahan yang dilakukan secara sengaja, akan dilakukan penindakan sesuai hukum berlaku.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, polisi saat ini sedang menelusuri penyebab padamnya aliran listrik PLN tersebut. ”Yang jelas dicari dulu penyebabnya. Penye­babnya bisa jadi gangguan teknis, kemudian ada human error, kemudian gangguan lain,” kata Dedi di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (5/8).

Ia mengatakan, jika dalam investigasi jelas terbukti kesa­lahan yang melanggar hukum, polisi akan menindak secara tegas. Kendati demikian, po­lisi akan berhati-hati untuk menemukan fakta hukum.

Proses investigasi tidak dila­kukan secara tergesa-gesa. Mabes Polri juga akan meng­gandeng PLN untuk mengeta­hui penyebab kasus tersebut. ”Proses pembuktian secara ilmiah sangat penting untuk membuktikan apa yang jadi faktor penyebab utama terjadi blackout (mati listrik, red) yang cukup lama. Ada faktor teknis, faktor alam dan faktor lainnya,” tutur Dedi.

Vice President Public Relation PLN Dwi Suryo Abdullah se­belumnya mengakui sejumlah wilayah masih mengalami pemadaman listrik karena pa­sokan belum pulih total. PLN pun terus berupaya memper­baiki jaringan yang rusak. ”PLTU baru satu dari Suralaya. Masih menunggu beberapa pembang­kit. Karena memang ada, kita menunggu masuknya (listrik, red),”

ucap Dwi di kantor pusat PLN, Jakarta. Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani memastikan blackout karena persoalan tek­nis. Ia menampik ada unsur sabotase dalam gangguan pe­layanan ini. ”Oh nggak. Ini saya pastikan bukan masalah sabo­tase. Ini adalah murni teknis,” singkatnya. (cn/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *