Minta Hati-Hati dalam Berutang

by -

JAKARTA, Jawa Pos – Pemerintah diminta waspada terhadap penarikan utang. Meski rancangan pembiayaan melalui utang ke depan semakin menurun, belakangan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat.

Pada 2014, rasio utang terhadap PDB masih 24,7 persen. Angka tersebut terus meningkat hingga menjadi 36,8 persen pada kuartal II tahun ini. ”Dalam tiga tahun terakhir, debt-to-GDP (gross domestic product) ratio naik terus,” kata anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasludin di sela-sela rapat paripurna mengenai RAPBN 2020 kemarin (22/8).

Menurut dia, rasio utang terhadap PDB memang masih di bawah threshold yang tercantum dalam UU Keuangan Negara sebesar 60 persen PDB. Namun, dia menyarankan agar pemerintah mengontrol dan menempatkan penggunaan utang untuk sektor-sektor yang penting serta memperhatikan berbagai risiko ekonomi global.

Peningkatan utang memang terus terjadi sejak pemerintahan Jokowi-JK dimulai pada 2014. Saat itu pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah mengimbanginya dengan berusaha mengontrol defisit anggaran. Dalam RAPBN 2020 contohnya, jumlah pembiayaan utang direncanakan Rp 351,9 triliun atau lebih kecil daripada rancangan jumlah pembiayaan utang tahun ini yang sebesar Rp 373,9 triliun.

Baca Juga  Resesi Terus Menghantui Banyak Negara

Angka defisit anggaran tahun depan diperkirakan menjadi Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen terhadap PDB. Prediksi tersebut menurun dibanding outlook defisit anggaran tahun ini yang di perkirakan mencapai Rp 310,8 triliun atau 1,93 persen PDB. Meski begitu, Andi tetap mengingatkan agar pemerintah berhati-hati.

Sebab, ada agenda besar pemerintah yang akan dilakukan ke depan, yakni pemindahan ibu kota negara (IKN). Pemerintah diperkirakan hanya menyediakan dana Rp 93,5 triliun dari APBN untuk membiayai IKN baru yang kebutuhan dananya Rp 485,2 triliun.

”Jika terjadi perubahan orientasi pada pemerintahan lima tahunan, investasi yang besar tersebut terancam mangkrak dan gagal,” ujarnya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, potensi shortfall pajak ke depan masih tinggi. Hal itu memaksa pemerintah mencetak utang baru lewat penerbitan surat berharga negara (SBN). (rin/c25/oki)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *