Pemerintah Naikkan Tarif BPJS Lagi

by -

METROPOLITAN – Setelah 5,2 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dihapus, kini pemerintah tengah menggodok wacana kenaikan iuran kepeser­taan BPJS Kesehatan di setiap kelas. Perbedaan nominal ke­naikan untuk masing-masing kelas akan ditentukan sesuai hasil hitung-hitungan pemerintah beserta evaluasinya.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan kenaikan iuran berlaku untuk seluruh kelas, termasuk pe­serta PBI atau mereka yang ditanggung negara. Namun presentase atau nominal kenaikan iuran akan mengacu pada jumlah peserta di masing-masing kelas dan status peserta, mis­alnya PNS atau karyawan swasta. ­

“Tidak (sama per kelas, red), ini demi keadilan. Nanti semua kelas harus ditinjau ulang. Nanti kami lihat efeknya, PBI seperti apa, non PBI seperti apa,” tutur Mardiasmo di Kom­pleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/8).

Kemudian persentase dan nominal final tarif iuran juga akan ditentukan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikeluarkan pada akhir Agustus. Audit BPKP, sam­bungnya, akan berisi soal pe­rubahan kelas rumah sakit, posisi defisit keuangan BPJS Kesehatan per semester I 2019, proyeksi defisit sampai akhir tahun hingga sumber dana yang bisa didapat dari berba­gai bauran kebijakan dalam menutup defisit.

Bila hasil audit sudah keluar, barulah pemerintah bisa men­ghitung berapa sisa defisit yang bisa ditutup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne­gara (APBN). Begitu pula dengan sisa defisit yang bisa ditutup dari kebijakan kenai­kan tarif iuran kepada peserta BPJS Kesehatan.

“Biar kami tahu berapa dana selain kenaikan tarif yang bisa diterima, termasuk dari pajak rokok, sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Asa­bri dan BPJS Kesehatan itu sendiri. Jadi berapa dapatnya, terus defisit yang reasonable (masuk akal, red) dan berapa kenaikan tarifnya,” jelas Mar­diasmo.

Tak ketinggalan, pemerintah pusat juga akan memper­timbangkan berapa kemam­puan penutupan defisit dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Se­telah itu pemerintah akan menuangkan perhitungan itu ke beberapa opsi bauran ke­bijakan.

Mardiasmo menambahkan, perhitungan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan juga akan mempertimbangkan kemam­puan peserta di masa yang akan datang. Setidaknya dalam kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan. “Jangan sam­pai kami naikkan tapi masih defisit. Jangan sampai kenai­kannya terlalu besar, tapi nanti tidak digunakan. Kami harus hati-hati, soalnya ke depan harus ada kenaikan kan,” terangnya.

Di sisi lain, ia memberi sinyal bahwa finalisasi perhitungan kenaikan tarif iuran BPJS Kese­hatan baru akan dilakukan pada bulan depan. Sebab, hasil audit dari BPKP baru keluar pada akhir bulan ini.

Lalu hasil audit itu harus dibahas internal Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Menteri Keuangan Sri Muly­ani Indrawati. Setelah itu di­konsultasikan ke Menteri Koordinator Bidang Pembangu­nan Manusia dan Kebudaya­an, Puan Maharani. Bila sudah final di tingkat menteri, baru diajukan ke Presiden Joko Wi­dodo (Jokowi). “Kami beru­saha secepat mungkin,” tan­dasnya.

Persoalan defisit keuangan di tubuh perusahaan sudah terjadi sejak peralihan PT Asu­ransi Kesehatan (Persero) alias Askes menjadi BPJS Kese­hatan pada 2014 lalu. Pada tahun ini, BPJS Kesehatan diproyeksi defisit Rp28 triliun. (cn/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *