Presiden Beri Keringanan Pajak Pembelian Kertas

by -

METROPOLITAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi tuntutan Serikat Perusahaan Pers (SPS) terkait Bebas Pajak bagi Pengetahuan (No Tax for Knowledge).

Fasilitas itu sudah lama kerap diperjuangkan para penerbit media cetak untuk mendapatkan keringanan terhadap pajak pembelian kertas dan penjualan produknya.

Sebelumnya, fasilitas keringanan serupa telah dinikmati penerbit buku Indonesia yang memperoleh insentif atas pajak penjualan buku. Saat bertemu pimpinan media massa, Jokowi mengaku pihaknya sudah meminta agar tuntutan SPS tersebut dipenuhi.

”Saya sudah minta dihapus,” tutur Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Permintaan insentif berupa bebas pajak bagi pengetahuan tidak hanya datang dari SPS, asosiasi yang beranggotakan 450 penerbit media cetak tersebut.

Jokowi mengaku sudah menerima tuntutan keringanan itu dari beberapa penerbit media. Hanya saja hal tersebut memang terbilang berat untuk direalisasikan.

Sekadar diketahui, upaya SPS pusat untuk memperjuangkan Bebas Pajak bagi Pengetahuan (No Tax for Knowledge) kembali kandas di tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Baca Juga  Wajib Pajak Di Buru Petugas

Melalui surat tertanggal 7 Agustus 2019, Sri Mulyani merespons negatif permohonan pengurus SPS pusat untuk mendiskusikan hal tersebut.

“Kami dengan menyesal belum bisa memenuhi permohonan pengurus SPS pusat untuk bertemu Menteri Keuangan,” bunyi kutipan surat yang ditandatangani Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam keterangan tertulis pada Selasa (13/8).

Untuk diketahui, pengurus SPS pusat pada 9 Juli 2019 berkorespondensi dengan menkeu guna mencari momentum mendiskusikan isu No Tax for Knowledge. Upaya itu adalah tindak lanjut dari saran Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) saat pengurus SPS pusat beraudiensi dengannya di kantor wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, pada 18 Maret 2019.

Jauh sebelumnya, pengurus SPS pusat pernah bertemu Sri Mulyani, yaitu pada 2008 silam, ketika menjabat menkeu di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu menkeu menolak usulan No Tax for Knowledge SPS.

Baca Juga  Kejar Target PAD 2021, Kota Bogor Rela Hapus Denda Wajib Pajak PBB

No Tax for Knowledge pada hakikatnya merupakan sebuah perjuangan para penerbit media cetak guna mendapatkan keringanan terhadap pajak pembelian kertas dan penjualan produknya. Hal sama telah dikenyam penerbit buku di Tanah Air yang memperoleh insentif atas pajak penjualan buku. Perjuangan itu tentu punya dasar yang kuat.

Sebagai satusatunya asosiasi penerbit pers cetak di Indonesia yang beranggotakan 450 penerbit, SPS meyakini pemberian insentif atas pembelian kertas koran dan penjualan media cetak tidak akan membuat pundipundi keuangan negara tergerus.

“Justru melalui insentif tersebut akan mengundang minat baca masyarakat semakin tinggi terhadap media cetak. Pada gilirannya budaya membaca yang kuat akan berkontribusi terhadap pencerdasan bangsa. Ada sisi intangible advantage yang luput dari perhitungan menkeu jika menolak kampanye No Tax for Knowledge penerbit media cetak,” kata Sekretaris Jenderal SPS Pusat Asmono Wikan.

Sebagai bagian dari media arus utama, kontribusi penerbit pers cetak terhadap informasi yang utuh juga sangat kuat. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah pun mengakui peran penting pers cetak dalam mendukung kampanye besar antihoaks.

Baca Juga  Bebas Belanja Rp 5 Juta, Turis Dapat Restitusi PPN

“Patut disayangkan jika menkeu terlalu dini menutup pintu dialog dengan SPS pusat ihwal No Tax for Knowledge. Padahal ikhtiar pers cetak dalam ikut meliterasi dan mengonsolidasi keutuhan bangsa selama ini tak terhitung lagi banyaknya,” imbuh Asmono.

Sekadar mengingatkan, di berbagai negara maju yang tingkat literasinya tinggi, seperti Norwegia, Jerman, Denmark, Swedia, bahkan India, insentif atas kertas koran juga diberlakukan. Tak heran jika peran pers cetak di negaranegara tersebut masih sangat kuat dalam ikut mendidik masyarakat.

“Pada akhirnya ini soal keberpihakan. Barang kali menkeu tidak melihat pentingnya memberi keberpihakan pada industri yang tiap tahun menyumbang pajak ke negara puluhan, bahkan mungkin ratusan miliar. Itulah industri pers cetak di Tanah Air,” pungkas Asmono. (rep/jp/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *