Provinsi Baru Ok, Ibu Kota Provinsi No!

by -179 views

METROPOLITAN – Belum reda wacana pemben­tukan Provinsi Bogor Raya hingga rencana pemin­dahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, kini warga Kota Bogor dibuat heboh dengan wacana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memin­dahkan ibu kota provinsi Tanah Pasundan.

Ada tiga wilayah yang diproyeksikan menjadi ibu kota baru, yakni Tegalluar di Kabupaten Bandung, Walini di Kabupaten Bandung Barat, serta Rebana (Cirebon-Subang-Majalengka).

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku tidak masalah jika akhirnya ibu kota Jabar eksodus dari Kota Kembang.

Menurutnya, pengalaman dan dasar keilmuan Kang Emil (sapaan karib Ridwan Kamil, red) sebagai arsitek sekaligus mantan wali kota Bandung, tentu punya per­timbangan dan perencanaan yang matang sebelum mengemukakan wacana ini. Bima pun mengaku siap di mana pun nantinya ibu kota baru ditetapkan, jika me­mang sesuai tiga daerah bidikan suami Atalia Praratya itu.­

“Ya bagus juga, yang penting sudah dilakukan kajian-kajian dengan matang. Di mana pun kita siap lah. Pak gubernur itu ahli tata kota, arsitek sekaligus juga mantan wali kota (Bandung). Pemahamannya pasti sudah lengkap, matang, dari segi perencanaan, pemiki­ran, penataan tata kota. Jadi kalau pak gubernur melancar­kan hal tersebut, saya kira sudah ideal,” katanya kepada awak media, kemarin.

Baca Juga  Presiden Nggak Bisa Putuskan Sendiri Pemindahan Ibu Kota

Terpenting, ujar Bima, ren­cana pemindahan ibu kota provinsi harus mempermudah koneksi antarkota dan kabu­paten se-Jabar agar terakses dan terkoneksi satu sama lain. Politisi PAN itu menilai ren­cana tersebut baik demi peng­embangan dan pemerataan pembangunan serta mengembangkan potensi di Jabar. ”Apa­lagi kalau nanti tersambung kereta cepat ke sana, tinggal kita koneksikan. Bagus karena ini konteksnya pengembangan dan pemerataan pembangunan di wilayah Jabar,” katanya.

Begitu juga dengan Bupati Bogor Ade Yasin yang menilai rencana pemindahan ibu kota provinsi merupakan hak pre­rogatif gubernur. Sama halnya dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. “Toh presiden juga sudah men­gatakan ibu kota itu tidak ma­salah selama lahannya ada, dananya ada,” katanya kepada Metropolitan di Gedung Tegar Beriman, kemarin.

Baca Juga  180 Ribu PNS Wajib Ikut Pindah

Saat ditanyakan potensi Ka­bupaten Bogor untuk menjadi ibu kota Jabar, dirinya menga­kui bahwa memang Bumi Te­gar Beriman memiliki banyak kriteria untuk menjadi ibu kota provinsi. Terlebih, menurut Ade Yasin, Bogor itu ada di tengah-tengah dan dekat dengan Jakarta. “Jadi kalau ibu kota provinsi mau dipindah ke sini ya nggak masalah,” terangnya.

Dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 5,8 juta jiwa, dan luas wilayah sampai 300.000 hektare, Kabupaten Bogor bisa menjadi lokasi yang tepat un­tuk dibangunnya pusat pemerin­tahan Jabar yang baru. Tetapi, tegas Ade Yasin, dirinya enggan jika kehadiran pemerintahan Jabar hanya akan memberikan dampak negatif bagi wilayah yang berada di antara Gunung Salak dan Pangrango ini.

“Ka­lau sekiranya banyak manfaat­nya buat kita, kenapa tidak. Tapi kalau hanya menambah beban air, sampah dan tenaga pengangguran lain sebagainya, ya tidak lah,” tegasnya.

Jika diberikan pilihan untuk melakukan pemekaran, Ade Yasin mengaku lebih memilih Kabupaten Bogor menjadi pro­vinsi baru. Dibandingkan jadi seperti apa yang sudah diwa­canakan dirinya beberapa waktu lalu. “Mau provinsi ok sih. Tapi kalau ibu kota pro­vinsi no,” tandasnya.

Baca Juga  Ribuan PNS Siap-siap Pensiun Dini

Sementara itu, Gubernur Ja­bar Ridwan Kamil menjelaskan soal pemindahan ibu kota yang belakangan ramai diperbin­cangkan publik. Menurutnya, bukan pemindahan ibu kota, hanya pusat pemerintahannya saja. ”Ada rencana peng­embangan baru, termasuk meminta di studi, kira-kira opsi pusat pemerintahan. Dari kemarin studi pusat pe­merintahan, bukan ibu kota,” paparnya.

Saat ini, Emil pun tengah mengkaji terkait pemindahan pusat pemerintah tersebut. Namun, belum dapat dipu­tuskan apa ibu kota akan dip­indahkan ke daerah lainnya di Jabar. ”Ibu kotanya bisa tetap di Bandung, tapi kantor dinasnya ngumpul di sebuah tempat yang memadai supaya pelayanan publik tidak menclak-menclok, tidak efektif seperti sekarang. Kan ada dinas yang di Cimahi, ada yang di pinggir kota, kan nggak efisien,” katanya. (ryn/cr2/c/mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *