Refleksi Pemilu 2019, Pengawasan Partisipatif Masih Jadi PR

by -
Bawaslu Kabupaten Bogor saat menggelar refleksi Tahapan Pemilu 2019 di M - One Hotel Sukaraja, Kabupaten Bogor, Kamis (29/8).

SUKARAJA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor menggelar evaluasi bertajuk ‘Refleksi Pemilu 2019’ di M-One Hotel Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis (29/8). Berbagai masukan menjadi bahan catatan selama proses Pemilu 2019. Salah satunya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan atau disebut pengawasan partisipatif.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan, pengawasan partisipatif pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bogor memang terbilang masih kurang maksimal. Kondisi ini terlihat dari laporan masyarakat yang relatif masih sedikit.

Padahalan, pengawasan partisipatif sangatlah penting. Sebab, Bawaslu sendiri memiliki keterbatasa personel di lapangan. Untuk Pemilu 2019, hanya ada 3 pengawas kecamatan (Panwascam), 1 pengawas desa dan 1 pengawas TPS.

“Makanya perlu pengawasan partisipatif, dengan harapan semakin banyak yang mengawasi semakin sempit ruang untuk berbuat curang dalam proses pemilu,” kata Irvan.

Ke depan, dirinya berharap permasalah SDM menjadi perhatian dengan menambah jumlah pengawas.

Selama Pemilu 2019, Bawaslu memproses 22 dugaan pelanggaran. 19 di antaranya memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dan sisanya mentah di persyaratan. Irvan juga menyebut pemahaman masyarakat soal mekanisme pelaporan masih kurang.

“Makanya Bawaslu RI mendorong agar usai pemilu fokus kepada pendidikan politik, terutama pengawasan. Bagaimana pengawasan masyarakat bisa lebih aktif lagi ke depannya,” terangnya.

Selain itu, Irvan berharap kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Bogor bisa memiliki satuan kerja. Selama ini Bawaslu tidak memiliki kuasa pengguna anggaran yang menyulitkan untuk membuat program-program otonom atau berbasis kearifan lokal.

“Masukan yang muncul akan kita sampaikan ke forum-forum yang lebih tinggi secara berjenjang. Kami berharap refleksi ini bisa menjadi catatan perbaikan,” ungkap Irvan.

Di tempat yang sama, Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu Abdul Haris mengungkapkan, melihat jumlah laporan yang masuk, partisipasi masyarakat memang perlu ditingkatkan. Bawaslu memiliki PR untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melapor.

“Karena bagaimana pun juga, selama tahapan berlangsung, ada titik-titik yang memang belum terjangkau maksimal karena keterbatasan SDM. Maka pengawasan partisipatif itu sangat penting,” ujar Haris.

Untuk penindakan pelanggaran, Haris juga merasa perlu ada evaluasi di Sentra Penegakkan Pelanggaran Pemilu (Gakkumdu). Karena terdiri dari tiga lembaga yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, perlu ada pemahaman yang sama terkait pelanggaran-pelanggaran pemilu.

“Perlu juga evaluasi keberaadan Sentra Gakkumdu. Karena biasanya menurut Bawaslu kasus itu bisa dinaikan ke tingkat penyidikan tapi kadang ada argumen berbeda dari yang lain. Nah pemahaman terkait pelanggaran pemilu ini yang mesti satu frame,” tandasnya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *