Empat Pimpinan DPRD Tunggu SK Gubernur

by -

METROPOLITAN – Pucuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor sudah dibahas dalam rapat paripurna internal, kemarin. Empat nama pun sudah ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua. Namun penetapan pimpinan dewan ini masih harus menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Dalam rapat paripurna membahas susunan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024, sebagai partai pemenang pemilu dengan raihan 14 kursi, Partai Gerindra menunjuk Rudy Susmanto menjadi orang nomor satu di parlemen Bumi Tegar Beriman. Selanjutnya, dengan raihan 9 kursi, PKS berhak atas satu kursi wakil ketua DPRD. Agus Salim yang juga menjabat ketua DPC PKS Kabupaten Bogor ditunjuk menduduki kursi tersebut. Untuk dua wakil DPRD lainnya diisi oleh PPP dan Golkar. Partai berlambang kakbah menunjuk M. Romli sedangkan Partai Golkar menunjuk Wawan Hikal Kurdi duduk sebagai wakil ketua DPRD.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Bogor, Ronny Sukmana menjelaskan, setelah selesai mengumumkan nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, ppihaknya akan membawanya ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar dibuatkan Surat Keputusan (SK). Jika SK sudah terbit, empat pimpinan itu bisa segera dilantik. “Sesuai ketentuan, kita diberi waktu 14 hari kerja sejak diumumkan hari ini. Tapi lebih cepat, lebih baik, hari ini akan langsung kita sampaikan ke Bandung,” katanya.

Selain pimpinan DPRS, rapat internal juga membahas susunan fraksi. Heri Aristandi ditunjuk sebagai ketua Fraksi Gerindra, Ketua Fraksi PKS adalah Fikri Hurdi Oktiawan, Ketua Fraksi PPP dan PKB diisi oleh Juhanta. Sedankan Ketua Fraksi Golkar diisi oleh A. Tohawi, Ketua Fraksi PAN akan dijabat Arif Abdi, Ketua Fraksi PDI-P adalah Halim Yohanes dan Ketua Fraksi Demokrat Leo Hananto.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor sementara, Agus Salim menjelaskan, penentuan pelaksanaan rapat paripurna internal dilakukan setelah surat rekomendasi dari masing-masing partai. Menurutnya, pimpinan di DPRD Kabupaten Bogor sangat perlu disegerakan. Mengingat banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, salah satunya pembuatan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif dewan. “Sangat banyak yang harus dikerjakan. Sebelum ke tahap Perda, kita harus membentuk AKD (Alat Kelengkapan Dewan), lalu tata tertib dewan. Kita perlu pimpinan yang definitif, karena saat ini kewenangan pimpinan sementara sangat terbatas,” ungkapnya

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan berharap para anggota dewan terpilih bisa mulai bekerja cepat, dalam pembentukan tatib dan juga hal yang lainnya. Karena saat ini APBD 2020 Kabupaten Bogor masih belum menemukan kejelasan. “Kita masih KUA-PPAS, kalau bisa awal November sudah beres semua dan kita bisa mulai paripurna APBD 2020. Ini banyak hal yang harus dikejar,” pungkasnya. (cr2/c/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *