Operasional Dinas Harus Dipangkas

by -

METROPOLITAN – Pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 20202, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mencatatkan defisit sampai Rp300 miliar. Hal itu mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri. Menurutnya, jomplangnya rencana pembelanjaan dengan pendapatan tidak bisa lepas dari tidak tajamnya perencanaan program yang dilakukan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Politisi PPP itu menilai, persoalan utama ada ada perencanaan program yang tidak matang dan tidak tajam dalam mendukung visi misi indikator kinerja utama. Sehingga, kata dia, perencanaan harus dievaluasi.

“Pemkot Bogor wajib hukumnya melakukan evaluasi terhadap biaya-biaya operasional di seluruh SKPD, agar kelihatan, jadi anggaran lebih efektif dan efisien. Contoh, nggak perlu lah melakukan kunjungan kerja yang nilai feedback-nya tidak terlalu penting,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Menurtnya, ada berbagai solusi untuk mensiasati defisit anggaran, diantaranya dengan melakukan pemetaan terkait program mana saja yang bisa dibiayai APBD, mana yang bisa dikaver APBD Provinsi Jawa Barat, atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemetaan juga mencakup pekerjaan yang bisa ditutupi dengan menyedot dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan sejenisnya.

“Defisit itu muncul, karena perencanaan yang nggak matang. Terlalu banyak anggaran yang diusulkan itu untuk program yang tidak terlalu penting,” tegasnya.

Untuk membuat APBD yang berasaskan keadilan, APBD yang diajukan per-SKPD haruslah dibedah dengan memperhatikan kewenangan, besaran, relevansi, luas wilayah dengan indikator kinerja utama. Saeful membandingkan, ada dinas tertentu yang punya cakupan kerja luas, tetapi dengan porsi anggaran yang minim. Beberapa kantor yang selingkungan misal Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) hingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), punya porsi berbeda.

“Apa karena ada kategorisasi (dinas) elit? Nah ini membuat kesenjangan,” paparnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat sempat menyatakan bahwa defisit APBD tahun anggaran 2020 mencapai Rp300 miliar. Dimana pada hakikatnya, APBD tidak terlepas dari pendapatan dan belanja daerah.

“Pendapatannya berapa, belanjanya berapa. Kami ingin belanja tapi kekurangan duit,” tegasnya..

Mengantisipasi itu, kata dia, TAPD mesti membaca secara detil terkati program yang diusulkan dan menjadi tanggung jawab dinas terkait. TAPD juga akan menangguhkan sementara beberapa program yang sudah diusulkan. Sejumlah program dari usulan dinas pun akan dipangkas, namun ia memastikan itu bukan program prioritas sesuai visi misi pemkot.

“Pasti akan dikaji untuk menunjang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red). Sebab kami punya sejumlah program prioritas pemerintah dan itu harus dipilih. Yang dipangkas dinas mana? ya kita pelajari dulu, kaji sejumlah program. Yang pasti kami akan dahulukan yang terdapat dalam RPJMD,” tutup Ade Sarip. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *