Perda Ini Permudah Warga Miskin Hadapi Persoalan Hukum

by -

METROPOLITAN – Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor, Hanafi mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Hal itu berdasarkan aturan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu.

“Pemberian bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi masyarakat yang harus terakreditasi. Di Kota Bogor sendiri LBH-nya dari kabupaten Bogor dan Depok,” ungkap Hanafi kepada wartawan, Jumat (13/9) siang.

Ia menambahkan, perda ini sangat diperlukan karena masyarakat sebagai manusia biasa, tentu akan menghadapi masalah. Baik itu masalah pidana maupun perdata, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum masyarakat tidak mampu.

“Untuk pengajuan bantuan hukum, masyarakat cukup mengadukan ajuan hukum ke Bagian Hukum atau langsung ke LBH (Lembaga Bantuan Hukum, red). Nanti LBH akan mengkomunikasikannya ke Bagian Hukum,” tuturnya.

Inovasi dalam bantuan hukum juga, sambung dia, akan dilakukan Pemkot Bogor pada 2020 nanti. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan layanan LBH di 68 kelurahan se-Kota Bogor. Terutama dalam menyiapkan ruangan untuk konsultasi hukum, yang juga diperkirakan rampung pada 2020.

“Jadi masyarakat bisa memanfaatkan LBH yang ada di kelurahan. Bantuan dari LBH di kelurahan berupa non litigasi berupa penyuluhan, konsultasi dan rekomendasi tentang dokumen hukum,” jelasnya.

Hanafi menjelaskan, langkah membuat aturan serupa ini pun ditiru oleh DPRD Kabupaten Belitung yang juga sedang dalam tahapan menyusun rancangan perda. “Beberapa waktu lalu Komisi I DPRD Kabupaten Belitung bertandang ke Bagian Hukum Setda Kota Bogor untuk mempelajari tentang Raperda pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin,” pungkasnya. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *