Perda KTR Disoal AMTB

by -
KECEWA: Aliansi Masyarakat Tradisi Bogor (AMTB) saat berunjuk rasa di depan Tugu Kujang, Rabu (25/9). Mereka kecewa lantaran para perokok tidak dilibatkan dalam penyusunan regulasi rokok.

METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor gencar menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Nomor 10 Tahun 2018 sampai menindak langsung pelanggar dengan menerapkan tindak pidana ringan (tipiring).

Nyatanya, hasil revisi Perda Nomor 12 Tahun 2009 itu diprotes beberapa kalangan lantaran ’mengekang’ kebebasan masyarakat bahkan bisa mematikan petani tembakau nasional.

Seperti Aliansi Masyarakat Tradisi Bogor (AMTB) yang melakukan aksi demonstrasi di depan Tugu Kujang, Rabu (25/9).

Mereka kecewa lantaran para perokok tidak selalu dilibatkan dalam setiap penyusunan regulasi yang mengatur rokok. Ketua AMTB, Bambang Sumantri, mengatakan, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menikmati tembakau hasil produk Indonesia.

Sehingga tidak etis jika menerapkan aturan tanpa melibatkan banyak komunitas, apalagi sampai muncul ’kriminalisasi’ penikmat tembakau. Termasuk soal Perda KTR di Kota Bogor.

”Dalam aksi ini, kami membela petani tembakau yang bisa jadi tergerus lantaran peraturan larangan merokok di sembarang tempat. Kaji lagi Perda KTR karena itu bentuk kriminalisasi,” katanya kepada awak media, kemarin.

Sebab, sambung Bambang, saat ini para pelanggar bisa terkena denda bahkan pidana. Padahal, rakyat Indonesia masih banyak yang mengonsumsi tembakau tidak hanya rokok.

”Itu salah satu tumbuhan bernilai di mata dunia. Negeri ini dibangun dengan cukai. Jangan sampai hanya karena pajak, pemerintah membunuh petani tembakau,” ujarnya.

Sehingga, tambah dia, setiap kebijakan yang dibuat berkaitan dengan rokok sejatinya harus melibatkan perokok atau penikmat tembakau.

”Karena kan ada yang untung ada yang rugi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Rubaeah, menekankan, perda tersebut diterapkan bukan untuk melarang perokok, namun lebih pada kontrol dan mengatur orang merokok tidak pada tempatnya.

Sosialisasi yang dilakukan pun berkutat pada kepatuhan sesuai aturan agar tidak melanggar merokok di delapan kawasan yang sudah ditentukan.

”Tindakan pada sidak juga tujuannya kan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Perda KTR. Selain perokok pada wilayah KTR, juga menertibkan reklame dan display rokok,” pungkasnya. (ryn/c/ yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *