Proyek Kereta Gantung Gagal, BPTJ Garap Monorel di Puncak

by -

METROPOLITAN – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyiapkan infrastruktur angkutan massal yang terintegrasi dan ramah lingkungan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. “Sementara yang direncanakan sejenis monorel. Ini kan banyak jenisnya. Yang lebih kecil dari LRT (Light Rel Transit, red),” kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono.

Mulanya, pemerintah berencana membangun kereta gantung. Proyek tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi (RIT) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029. Proyek itu diyakini dapat menjadi solusi kemacetan di jalur Puncak Bogor. “Sudah ada prakarsanya di perpres. Namun setelah dihitung, biayanya cukup mahal. Akhirnya wacana itu batal,” terang Bambang.

Kemudian muncul wacana LRT yang akan dibangun antara Jakarta-Bogor tersambung hingga kawasan Puncak. Lagi-lagi rencana itu digagalkan dengan alasan infrastruktur sepanjang jalur Puncak Bogor kurang refresentatif untuk digunakan moda transportasi LRT. “Kemungkinan monorel, ya lebih realistis lah. Tapi ini rencana jangka panjang. Kajiannya juga belum, baru prakarsa,” kata Bambang.

Sementara untuk jangka menengah, BPTJ mengaku telah meluncurkan transportasi massal dari Blok M tujuan Taman Safari Bogor. Upaya itu untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi ke tempat objek wisata. “Kami menyediakan layanan angkutan massal ini supaya masyarakat mau berpindah dari kendaraan pribadi,” ujarnya.

Bambang mengakui mengajak masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan massal bukan pekerjaan mudah. Sebab, harus mengubah gaya hidup masyarakat Jabodetabek. “Kita sadar mengajak masyarakat berpindah dari kendaran pribadi ke angkutan massal tantangannya cukup berat. Ini tidak hanya sebatas mengubah lifestyle atau gaya hidup, namun juga mindset dalam bertransportasi,” terang Bambang.

Karena itu, BPTJ akan terus melakukan terobosan dengan membangun layanan angkutan publik yang mampu bersaing dengan kenyamanan kendaraan pribadi. Selain itu, memberdayakan masyarakat untuk menjadi Polisi Lingkungan Warga (Polingga). Mereka nantinya akan diberi pelatihan cara mengatur lalu lintas di titik rawan kemacetan. “Harapannya Polingga ini bisa membantu petugas polisi atau Dishub mengurai kemacetan di Puncak,” pungkasnya. (lip/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *