Usulan Masyarakat atau Keinginan Elite?

by -
DISKUSI: Sejumlah peserta diskusi foto bersama di Sekretariat Lembaga Pelita Pasundan, Jalan Muaraberes, Sukahati, Kecamatan Cibinong

METROPOLITAN – Mencuatnya isu terkait pembentukan Provinsi Bogor Raya yang ingin melepaskan diri dari Jawa Barat, nyatanya mendapatkan berbagai respons dari lapisan masyarakat. Isu yang digulirkan Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Bupati Bogor, Ade Yasin terakhir kali mendapatkan penolakan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Lembaga Pelita Pasundan mengambil inisiatif untuk menggelar diskusi terbuka yang bertajuk “Provinsi Bogor Raya, Perlu atau Tidak?”. Dalam diskusi yang dikelar di Sekretariat Lembaga Pelita Pasundan yang berlokasi di Jalan Muaraberes, Sukahati, Kecamatan Cibinong, kemarin, hadir berbagai tokoh baik dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, bahkan Jakarta.

Salah satu pembicara dalam diskusi tersebut, Doktor Amsori, menyebutkan bahwa isu yang sempat panas di kalangan elit politik dan pimpinan daerah nyatanya belum meresap ke seluruh lapisan masyarakat. Meski begitu sebagai wakil ketua koordinator 212 yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta tersebut menegaskan bahwa memang pembentukan provinsi baru itu perlu dilakukan. “Tapi memang tidak mudah (pembentukan provinsi baru), harus ada persetujuan dulu dari dewan daerah, kepala daerah, gubernur serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” katanya.

Sejak bergulirnya isu pembentukan provinsi baru yang nantinya diisi oleh 10 Kota/Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Barat bagian Barat sudah mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, DPRD Kota Bogor, dan juga DPRD Provinsi Jawa Barat. Tapi memang, menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pembentukan provinsi baru bukanlah sebuah hal yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Tetapi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah prioritas utama dari mantan wali kota Bandung tersebut.

Praktisi hukum, Sugeng Teguh Santoso, menjelaskan, landasan hukum yang mengantarkan terbentuknya Provinsi Bogor Raya sudah ada. Namun, saat ini memang semuanya masih tertahan karena adanya moratorium.“Hanya, yang harus diwaspadai, pembentukan provinsi baru ini membawa kepentingan siapa? Kepentingan elit, atau kepentingan masyarakat? Jangan sampai lahirnya propinsi baru malah akan terjadi oligarki politik korup. Jadi, perlu dicermati dan didalami,” ujarya.

Ia juga mengingatkan, masyarakat saat ini harus lebih teliti dalam memaknai sebuah isu kewilayahan. Dimulai dari pencaplokan wilayah kabupaten oleh kota, lalu adanya DOB di Kabupaten Bogor, pembentukan provinsi anyar hingga perpindahan ibu kota ke Kalimantan. “Jika yang melatarbelakangi persoalan layanan publik, atau untuk kesejahteraan masyarakat, itu baik. Tapi, itu pun harus diuji,” imbuhnya.

Anggota DPRD, Ruhiyat Sujana meminta masyarakat yang harus mengambil peran dalam pembentukan provinsi baru ini. Jika usulan pembentukan wacana Provinsi Bogor Raya menjadi aspirasi dan kebutuhan rakyat, ia mengaku akan menyuarakannya secara massif. “Kalau hanya syahwat elit politik, lebih baik kita tolak. Sebab, sudah pasti ada kepentingan dan target politik,” ucap kader Demokrat dari wilayah Bogor Barat tersebut.

Ketua Pelita Pasundan, Rinto Febrian Guswit menambahkan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam soal pembentukan otonomi daerah baru. “Mari kita bandingkan dulu, apakah selama daerah seperti Bogor dan sekitarnya bergabung dengan Jabar layanan publik hingga kesejahteraan rakyat mencapai kemajuan atau tidak. Jika, tidak maksimal, saya sangat mendukung provinsi baru, dengan nama baru dan dengan harapan agar nantinya bisa memberikan kemudahan layanan publik dan menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.(cr2/c/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *